JAKARTA, Juangsumatera.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Dilansir dari detikcom, Teddy mengatakan usulan tersebut berasal dari sejumlah pihak dan ditujukan kepada tokoh maupun anggota masyarakat yang dinilai telah memberikan jasa serta kontribusi bagi bangsa dan negara.
“Usulan tersebut berkaitan dengan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh dan insan masyarakat yang dinilai telah memberikan jasa dan kontribusi serta manfaat istimewa bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta memiliki rekam jejak pengabdian yang patut dihargai dan menjadi teladan bagi masyarakat,” kata Teddy dalam keterangannya di akun Instagram.
Selanjutnya, Prabowo akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri untuk membahas peningkatan kualitas hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Rapat tersebut membahas berbagai upaya menghadirkan rumah yang lebih layak, termasuk kebijakan untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan sehingga semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah.
“Rapat membahas upaya menghadirkan rumah yang lebih layak dan terjangkau, termasuk kebijakan untuk meringankan akses pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah,” kata Teddy dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
Teddy menyebut pemerintah terus mendorong pembenahan lingkungan permukiman secara menyeluruh. Sejak 2025 hingga saat ini, program bedah rumah yang dilakukan pemerintah telah menjangkau sekitar 400 ribu unit.(Red)
