PEKANBARU Juangsumatera.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) berdasarkan undangan resmi yang menggunakan kop surat DPRD Provinsi Riau dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H Parisman Ihwan dinilai janggal.
RDP berlangsung di ruangan rapat Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Kamis (20/8/2026) namun tanpa menghadirkan Komisi V yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh H. Parisman Ihwan, SE, MM., serta perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya, namun keberadaan Komisi V DPRD Provinsi Riau tidak tercatat dalam rapat tersebut.
Ketua DPD K SPSI Provinsi Riau, Nursal Tanjung, menilai adanya kejanggalan yang terjadi terkait RDP yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua DPRD Riau tersebut tanpa melibatkan Komisi V.
“Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau guna membahas perselisihan hubungan industrial tersebut dinilai tidak wajar karena tidak melibatkan Komisi V sesuai bidang tugasnya,” kata Nursal Tanjung.
Sebagai landasan pengingat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Peraturan DPRD Provinsi Riau tentang Tata Tertib.
Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, penyelenggaraan RDP tanpa kehadiran Komisi V merupakan pelanggaran prosedur dengan alasan berikut,
Tugas Komisi yang bersifat mengikat Komisi adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menangani bidang tugas tertentu secara spesifik.
Urusan ketenagakerjaan dan kemitraan dengan Dinas Tenaga Kerja berada sepenuhnya di bawah wewenang Komisi V DPRD Provinsi Riau, terang nya.
Seluruh pengawasan dan mitra kerja wajib melalui komisi Pembidang nya, fungsi Pimpinan DPRD hanya mengoordinasikan menurut aturan tata tertib DPRD. Tugas Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) adalah melakukan koordinasi guna menyinergikan agenda kerja alat kelengkapan Dewan, bukan mengambil alih tugas spesifik masing-masing Komisi, kata Nursal Tanjung.
Pimpinan DPRD bertindak secara kolektif-kolegial atas nama lembaga, bukan secara perorangan yang menjalankan fungsi teknis komisi. Terkait Prosedur Disposisi dan Undangan RDP.
Ketika surat pengaduan sengketa hubungan industrial masuk ke meja Pimpinan DPRD, Pimpinan seharusnya memberikan disposisi atau penugasan resmi kepada Komisi V untuk menindaklanjutinya melalui mekanisme RDP.
Pimpinan DPRD tidak dibenarkan langsung melompati rantai kelembagaan dengan membuat RDP secara mandiri tanpa melibatkan komisi yang membidangi urusan tersebut.
Dari ketentuan tata tertib di atas, dapat disimpulkan bahwa Rapat Dengar Pendapat yang telah terlaksana di Ruang Rapat Wakil Ketua I DPRD Riau tersebut telah menyalahi atau melanggar aturan tata tertib yang berlaku.
Dampak hukum RDP tanpa Komisi yang membidangi nya Apabila Wakil Ketua DPRD tetap memaksakan pelaksanaan RDP secara sepihak tanpa melibatkan Komisi V, maka, cacat prosedur. Segala rekomendasi yang dihasilkan, atau nota pimpinan dari RDP tersebut dianggap cacat prosedur dan inkonstitusional secara internal karena melanggar Tata Tertib DPRD.
Potensi pelanggaran Etik, anggota Komisi V berhak melaporkan tindakan Wakil Ketua tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta melampaui batas tugas jabatan.
Pihak mitra (Subkontraktor/Pelaksana) berhak menolak hadir, mengingat peran DPRD hanya memfasilitasi aspirasi dan bukan merupakan lembaga Pengadilan hubungan Industrial, ditambah adanya cacat prosedur panggilan internal, maka pihak perusahaan (penyedia jasa utama maupun subkontraktor) secara hukum berhak tidak menghadiri undangan RDP tersebut, terang nya
Dalam rangka menjaga harmonisasi hubungan industrial sesuai undang-undang nomor 2 Tahun 2004, diatur bahwa penyelesaian perselisihan harus melalui tahapan bipartit, tripartit, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.
Jika masyarakat atau pihak terkait merasa kinerja Dinas Ketenagakerjaan kurang memuaskan dan meminta campur tangan DPRD Provinsi Riau melalui rapat dengar pendapat, hal itu tentu sah namun wajib dikoordinasikan dan dibidangi oleh Komisi V yang menangani urusan ketenagakerjaan. Hal ini tidak boleh dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD, H. Parisman, tanpa menghadirkan Komisi V.
Ia meminta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau menjatuhkan sanksi kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Parisman, atas tindakannya yang menyelenggarakan RDP melampaui batas kewenangannya selaku pimpinan dewan, yaitu membahas urusan ketenagakerjaan tanpa menghadirkan Komisi V yang membidangi urusan tersebut.
SPSI Provinsi Riau akan segera membuat surat resmi yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Riau, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Riau, Forkopimda Riau, DPR RI, Presiden RI, serta pihak-pihak terkait lainnya. Nursal Tanjung, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SPSI, berharap DPRD Provinsi Riau segera merespons hal ini dan mengambil langkah tegas terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.
“Kami berharap tidak perlu melakukan aksi aspirasi dalam bentuk turun ke jalan atau mendatangi kantor DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan hal ini,” ujar Nursal Tanjung. (Tim)
