JAKARTA, Juangsumatera.com — Anggota Komisi IV Bidang Kehutanan DPR Johan Rosihan meminta KPK segera mendalami dugaan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ikut menerima amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),
Suhardiman Amby, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap jabatan dan gratifikasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Johan mengatakan dugaan itu harus segera mendapat penjelasan hukum. Menurut dia, KPK harus menjawab apakah pemberian itu telah memenuhi unsur gratifikasi atau tidak.
Publik tentu bertanya apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan mengenai gratifikasi dan tata cara pelaporannya,” kata Johan saat dihubungi, Minggu (5/7/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
“Pertanyaan seperti ini tidak semestinya dijawab melalui perdebatan di ruang publik, melainkan melalui mekanisme hukum yang memiliki otoritas untuk menilai fakta dan alat bukti,” imbuhnya.
Politikus PKS itu berharap KPK tak tebang pilih karena jabatan tertentu. Meski di sisi lain, Johan juga tak ingin ada penghakiman di luar proses hukum yang berjalan.
Dia berpendapat penegakan hukum yang baik harus mampu menghadirkan tiga tujuan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, kata Johan, KPK tak perlu ragu meminta klarifikasi Raja Juli.
“Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang diperiksa, melainkan bagaimana proses hukum dijalankan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi,” katanya.
Raja Juli secara terpisah mengaku siap memenuhi panggilan jika KPK membutuhkan keterangannya. Dia menegaskan siap membantu KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.
“Kami dari kementerian kehutanan terutama saya sebagai menteri kehutanan mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Jadi kami akan membantu KPK, sebagai itikad baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7). (thr/fea/red)
