JAKARTA, Juangsumatera.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Hal tersebut disampaikan Pigai menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut.
Menurut dia, pembentukan karakter peserta tidak harus dilakukan melalui latihan fisik yang berlebihan.
“Saya juga merasa prihatin dengan kejadian ini dan kami turut berbelasungkawa. Saya sarankan sistem pendidikannya dievaluasi secara menyeluruh,” kata Pigai, dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026) dikutip dari KOMPAS.com.
Pigai menuturkan, terdapat tiga aspek utama yang perlu dibangun dalam pendidikan tersebut, yakni pengetahuan, keterampilan, dan mental.
Namun, penguatan mental tidak harus identik dengan pendekatan militer, melainkan dapat diwujudkan melalui pembentukan disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan bekerja secara cepat dan tepat.
“Bagian yang ketiga ini (mental) tidak harus ditanamkan dengan sistem militer, tetapi sifatnya yakni disiplin, tanggung jawab, cepat, tepat, dan jujur. Harus menghindari latihan fisik yang berlebihan,” ujar dia.
Menteri HAM juga meminta agar penyebab meninggalnya lima peserta diusut secara profesional Dia mengatakan, proses penyelidikan penting dilakukan untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah sekaligus menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program serupa di masa mendatang.
Pigai menyatakan, KemenHAM siap menerjunkan jajarannya untuk memantau proses tersebut. Baca juga: Menteri HAM Pigai: Pembentukan Mental Calon Manajer Kopdes Tak Harus Lewat Sistem Militer
“Lima peserta yang meninggal itu perlu diselidiki secara profesional untuk penyebabnya. Saya perintahkan staf untuk lakukan pemantauan di lapangan,” tutur dia.
Pigai mengatakan, peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah lima calon manajer Kopdes dan KNMP dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian Latsarmil dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Dia mengatakan, berbagai pihak mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap metode pelatihan, terutama karena peserta merupakan warga sipil yang dipersiapkan untuk mengelola koperasi dan pembangunan ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, aspek keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak peserta harus menjadi prioritas utama,” ucap dia. (red)
