JAKARTA, Juangsumatera.com – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membayar aksi demonstrasi merupakan bentuk peringatan bahwa setiap aksi unjuk rasa berada dalam pantauan pemerintah.
“Secara spesifik sepertinya itu ditujukan kepada demonstran yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk melawan kebijakan politik pemerintah,” kata Adi Prayitno seperti dikutip dari detiknews, Jumat (26/6/2026).
Menurut Adi, pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah memiliki data untuk membedakan demonstrasi yang murni merupakan aspirasi masyarakat dengan aksi yang digerakkan oleh kepentingan politik tertentu.
Ia menilai Prabowo memandang sebagian demonstrasi yang terjadi belakangan ini bertujuan menurunkan citra pemerintah.
“Itu artinya, demonstrasi yang terjadi belakangan dinilai ada yang menunggangi untuk men-downgrade citra pemerintah. Persisnya seperti apa, tentu publik tidak tahu,” ujarnya.
Adi menjelaskan, sejak lama demonstrasi dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, demonstrasi yang murni memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa intervensi pihak mana pun. Kedua, demonstrasi yang ditunggangi kelompok berkepentingan politik meski mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6), mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
“Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu. Tapi nggak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo, nggak ngerti. Mau demo apa? ‘Kami dibayar Rp200 ribu’,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan dirinya memahami siapa saja pihak yang menurutnya tidak menyukai kepemimpinannya karena mengetahui praktik korupsi yang terjadi.(Red)
