JAKARTA, Juangsumatera.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus membalas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengkritik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkeliling ke sejumlah wilayah Indonesia. Bestari mengatakan kritik Hasto didasarkan rasa kesumat semata.
“Saya kira Hasto sebaiknya mengkoordinasikan hal-hal yang terkait berpemerintahan ini kepada kader-kader dia yang di eksekutif maupun di legislatif. Masa mesti PSI menanggapi Hasto, nggak ada korelasi gitu. Cuma dialah yang tahu apa yang dia omongkan,” kata Bestari Barus saat dihubungi, Selasa (2/6/2026 dikutip dari detiknews.
Saya kira kalau ini terkait dengan masa lalu Pak Jokowi pernah berada di partainya, dia ya sudahlah nggak usah terlalu dalam menyimpan kesumat gitu loh. Sudah dewasa, lebih dewasa berpartai. Tatalah partaimu, biar orang menata partai orang, imbuhnya.
Bestari juga menjawab kritik Hasto terkait persoalan fiskal di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka imbas pemerintahan Jokowi. Bestari menegaskan kepemimpinan 10 tahun Jokowi sebagai presiden RI berjalan mulus.
“Pak Jokowi landing mulus. Yang ndak mulus itu perasaan PDIP terhadap Pak Jokowi. Tolong itu digarisbawahi. Pak Jokowi dalam memimpin selama 10 tahun itu landing mulus, yang tidak mulus itu perasaan PDIP saja terhadap Pak Jokowi,” tuturnya.
Bestari meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran akan berjalan sesuai kepentingan rakyat. Dia menyebut kritik PDIP terhadap Jokowi didasarkan pada rasa sakit hati.
“Pemerintahan itu seyogianya memang berkelanjutan dan kita meyakini bahwa Pak Prabowo kuat dan akan bekerja sesuai kehendak rakyat dan akan menjadi orang yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini. Seperti itu keyakinan kita,” kata dia.
“Karena keinginannya atau apa yang menjadi hasrat itu tidak terpenuhi, kemudian sampai kapanpun rasa sakit itu terpelihara. Seharusnya yuk move on dan lebih dewasa dalam bernegara bangsa ini,” imbuhnya.
Bestari menambahkan agenda Jokowi berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia tak lain karena undangan semata. Dia berharap Jokowi akan mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Yang paling penting bahwa setiap pertemuan itu membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak kemudian pertemuan-pertemuan yang kemudian mengejek ataupun mendiskreditkan pemerintah, tidak. Justru Pak Jokowi kita menitip kepada Pak Jokowi agar bisa sekalian menyatakan bahwa yuk mari kita dukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan sampai dua periode dukung gitu loh. Supaya Pak Prabowo mendapat keleluasaan dalam bergerak,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. Jokowi mengatakan perjalanannya tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat daerah.
Hasto Kristiyanto sebelum mengomentari rencana Jokowi yang mau berkeliling Indonesia. Dia menilai langkah turun ke bawah itu seharusnya menjadi ajang pertanggungjawaban kepemimpinan, bukan soal urusan elektoral.
Hasto mulanya mengatakan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi berbagai persoalan fiskal. Hal itu merupakan dampak kebijakan pemerintahan sebelumnya.
“Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo, kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” kata Hasto menanggapi pertanyaan Jokowi keliling RI, di Lentang Agung, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6).
Hasto kemudian menyoroti penggunaan anggaran negara di masa pemerintahan Jokowi yang menurutnya mengandung kepentingan elektoral. Salah satunya anggaran bantuan sosial yang jumlahnya sangat fantastis.
“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari USD 13 miliar,” tutur Hasto.
Selain bansos, Hasto mengkritik sejumlah kebijakan strategis di era Jokowi. Mulai dari belanja infrastruktur, pemindahan ibu kota (IKN), hingga kebijakan hilirisasi yang menurutnya hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” ucapnya.
Menurutnya, segala hal itu pada akhirnya akan dipertanyakan oleh rakyat. Sebab itu, baginya turun ke daerah seharusnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemimpin atas apa yang telah dilakukan selama menjabat.
“Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” jelas Hasto.
“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” pungkasnya. (wnv/idh/red)
