JAKARTA, Juangsunatera.com — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengkritik pihak-pihak yang memplesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi ‘Satuan Penjilat Prabowo-Gibran. Menurutnya, pelabelan tersebut menunjukkan cara berpikir yang tidak didasarkan pada fakta.
Hasan mengatakan ruang digital saat ini kerap dipenuhi sikap sinis yang berkembang lebih cepat dibanding upaya memeriksa kebenaran informasi. Akibatnya, nalar publik justru menjadi korban.
Ada orang yang bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di diskon juga ini,” kata Hasan dalam unggahan video di Instagramnya, Senin (1/6/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Ia menegaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi yang ditujukan bagi puluhan juta masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar sekitar 62 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di berbagai daerah.
Selain itu, Hasan menyebut program tersebut juga memberikan dampak ekonomi karena menyerap sekitar 1,5 juta orang yang bekerja di dapur pelayanan gizi. Oleh sebab itu, ia menganggap tudingan yang menyebut SPPG sebagai alat politik secara tidak langsung juga merendahkan jutaan pekerja yang terlibat dalam program tersebut.
“Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui anak-anak balita. 62 juta penerima manfaat ini sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati kalau bicara,” ujarnya.
Hasan menilai tuduhan yang dilontarkan tanpa didukung data dan fakta tidak hanya berpotensi merusak reputasi program pemerintah, tetapi juga mengabaikan kontribusi para pekerja serta hak masyarakat yang menerima manfaat program tersebut.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial. “Jangan sampai fakta di diskon, kebenaran di diskon, dan nalar di diskon,” imbuhnya.
Ia mengibaratkan informasi seperti makanan yang perlu dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Masyarakat perlu memeriksa fakta dan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Itu sama dengan informasi. Kalau ada informasi, resapi dulu. Cari dulu apa sih malasnya sekarang mencari informasi yang benar. Lihat dulu faktanya ini benar fakta yang sudah terjadi bertahun-tahun apa nggak. Cari dulu kebenarannya ini benar apa nggak. Jangan sampai nalar Anda kemudian dipotong-potong. Jangan sampai nalar Anda didiskon-diskon,” jelasnya.
“Cukuplah tas yang didiskon. Cukuplah harga barang yang didiskon. Tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon,” tambahnya.
Ia menegaskan kebiasaan merespons sesuatu dengan kemarahan dan kebencian berisiko memperburuk kualitas diskusi publik. Hasan menilai Indonesia hanya bisa dibangun melalui persatuan dan kesatuan, bukan melalui sentimen negatif yang terus dipelihara.
“Karena negara kita tidak dibangun dengan kemarahan. Negara kita tidak dibangun dengan kebencian. Justru negara kita hanya bisa dibangun dengan persatuan dan kesatuan,” pungkasnya. (ldy/pta/red)
