JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengapresiasi langkah cepat BGN menangani keracunan MBG di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Charles mendorong sanksi penutupan permanen SPPG yang menyebabkan keracunan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat BGN dalam menangani kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun demikian, sanksi berupa suspensi atau pembekuan sementara bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2 sama sekali tidak cukup untuk menjawab seriusnya dampak yang ditimbulkan,” kata Charles kepada wartawan, Minggu (5/4/2026) dikutip dari detiknews.
Charles juga menegaskan, SPPG yang lalai hingga menyebabkan siswa keracunan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya. Menurutnya, hal ini harus menjadi standar penegakan bagi BGN.
“Kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian. Kebijakan ini tidak boleh bersifat kasuistik atau terbatas pada satu kejadian saja, melainkan harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional,” ujar Charles.
Dikatakan nya lebih lanjut, penutupan permanen adalah bentuk pertanggung jawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten. “Sanksi penutupan permanen bisa menjadi peringatan bagi SPPG yang lain, terang Charles.
Ia juga meminta BGN melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di semua titik layanan MBG. Ia tak ingin kejadian yang sama terulang.
“Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat,” ujarnya.
Komisi IX, katanya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi.
“Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Diketahui, sebanyak 72 orang siswa dari empat sekolah diduga keracunan spageti menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Para siswa tersebut tengah dirawat di tiga rumah sakit rujukan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecek penanganan para korban di RSKD Duren Sawit, Jaktim. Pramono ingin memastikan penanganan berjalan dengan baik.
“Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua,” ucap Pramono di Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026). (dwr/gbr/red)
