JAKARTA, Juangsumatera.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya tidak membuat program tersebut dihentikan.
Menurut dia, kasus keracunan MBG semestinya direspons dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menyetop program MBG.
“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025) dikutip dari KOMPAS.com.
Prasetyo beralasan, hampir semua dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak melaksanakan SOP, sehingga terjadi banyak kasus keracunan MBG baru-baru ini.
”Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” ujar dia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya keracunan MBG.
Memang mungkin kita tidak tepat ya menggunakan istilah sempurna, tidak. Tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu sudah bisa kita antisipasi.
Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata dia. Prasetyo menambahkan, peraturan presiden (perpres) yang mengatur pelaksanaan program MBG bakal rampung dalam sepekan ke depan.
Ia mengeklaim, adanya perpres tersebut akan memperbaiki kekurangan MBG. “Minggu ini harus selesai. Tapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan kan tidak. Jadi kan sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang jalan. Nah perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program Makan Bergizi Gratis,” kata Prasetyo.
Diketahui, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti banyaknya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik.
Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. (red)
