JAKARTA, Juangsumatera.com – Keberadaan preman menjadi salah satu penyebab lesunya geliat ekonomi dan investasi di suatu wilayah. Bahkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyebut persoalan PHK bukan hanya dipicu oleh tekanan pasar global, tetapi juga oleh faktor keamanan di kawasan industri.
“Masih maraknya praktik premanisme yang mengganggu aktivitas produksi.Ini sangat mengganggu sekali, dan ini nggak bisa lepas dari masalah yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja, di mana penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru malah berujung PHK, kata Sanny dikutip Jumat (1/8/2025) dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Ia menyebut, kawasan seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, dan Kepulauan Riau sebagai titik-titik rawan yang kerap menghadapi gangguan keamanan. Hal ini bukan hanya merugikan pelaku usaha secara langsung, tetapi juga berimbas pada kepercayaan investor.
“Kerugian itu bukan terjadi dari segi angka yang dialami oleh para pelaku usaha, namun juga kerugian yang dialami negara adalah terhambatnya potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu tidak jadi masuk,” tambahnya.
Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengkonfirmasi lonjakan PHK ini. Sepanjang kuartal I-2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang terkena PHK, naik 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jawa Tengah memimpin dengan 10.995 kasus, disusul Jawa Barat (9.494) dan Banten (4.267).
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyebut fenomena PHK ini bukan lagi sekadar peristiwa musiman, melainkan telah menjadi gejala serius yang memerlukan perhatian menyeluruh.
“Ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir,” ujar Shinta.
Merujuk data BPJS Ketenagakerjaan, Shinta mengatakan, tercatat sebanyak 150 ribu pekerja telah terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 100 ribu orang sudah mengajukan klaim manfaat jaminan. (dce/red)
