JAKARTA, Juangsumatera.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan Pemantau Sawit terkait undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja).
MK mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan bisa melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
“Ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b dalam pasal 37 angka 5 lampiran undang-undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat adalah tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum putusan nomor 181/PUU-XXII/2024 di ruang sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (16/10/2025).dikutip dari detiknews.
Enny menjelaskan norma pasal 17 ayat (2) huruf b yang merupakan bagian dari norma pasal 17 dalam Pasal 37 angka 5 lampiran UU 6/2023 yang juga menjadi bagian dari norma primer dari norma pasal 110B dalam pasal 37 angka 20 lampiran UU 6/2023 yang menjadi norma sekunder memiliki keterkaitan dengan putusan MK nomor 95/PUU-XII/2014. Dalam putusannya, MK memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Dengan demikian, norma pasal 17 ayat (2) huruf b dalam pasal 37 angka 5 lampiran UU 6/2023 yang menyatakan larangan kepada setiap orang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat tidak dapat diberlakukan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Karena itu, adanya sanksi administratif terhadap larangan yang diatur pasal 17 ayat (2) huruf b dalam pasal 37 angka 5 lampiran undang-indang 6/2023 berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah sebagaimana norma pasal 110B ayat (1) dalam pasal 37 angka 20 lampiran UU 6/2023 juga dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Dalam konteks kepentingan komersial yang digunakan sebagai pengecualian yang dimaksudkan Mahkamah adalah kegiatan perkebunan masyarakat dalam hutan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk diperdagangkan dengan mendapatkan imbalan keuntungan.
Dengan kata lain, masyarakat yang hidup turun temurun dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 110B ayat (1) dalam pasal 37 angka 20 lampiran UU 6/2023.
Enny melanjutkan, sepanjang kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial tidak perlu memperoleh perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Sebab, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
“Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Enny.
Berikut amar putusan MK, mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menyatakan pasal 17 ayat 2 huruf b dalam pasal 37 angka 5 lampiran UU nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi UU bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Menyatakan pasal 110B ayat 1 dalam pasal 37 angka 20 lampiran UU 6/2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma pasal 17 ayat 2 huruf b dalam pasal 37 angka 5 lampiran UU Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Ciptaker menjadi UU bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial
Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara RI. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. (zap/haf/red)
