WASHINGTON DC, Juangsumatera.com – -Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya tidak yakin jika kesepakatan gencatan senjata yang kini berlangsung di Jalur Gaza akan mampu bertahan.
Trump sebelumnya berkoar-koar soal diplomasinya untuk mewujudkan gencatan senjata Gaza sebelum dirinya dilantik.
Saat ditanya oleh seorang wartawan setelah dia kembali ke Gedung Putih, soal apakah kedua pihak dalam hal ini Israel dan Hamas akan mampu mempertahankan gencatan senjata dan melanjutkan perjanjian, seperti dilansir AFP dan dikutip dari detiknews, Selasa (21/1/2025), Trump menjawab: “Saya tidak yakin”.
“Itu bukan perang kita; itu perang mereka. Tapi saya tidak yakin,” ucap Trump merujuk pada perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.
Namun Trump mengatakan dirinya meyakini Hamas telah dilemahkan dalam perang yang dimulai dengan serangan mengejutkan pada 7 Oktober 2023, yang belum pernah terjadi sebelumnya, terhadap Israel.
“Saya melihat gambar Gaza. Gaza seperti lokasi penghancuran besar-besaran,” sebutnya.
Taipan properti yang kini menjadi politisi populis ini mengatakan Gaza akan mengalami rekonstruksi yang “fantastis” jika kesepakatan gencatan senjata dilanjutkan.
“Ini adalah lokasi yang fenomenal di tepi laut cuaca terbaik. Anda tahu, semuanya baik-baik saja. Sepertinya, beberapa hal indah bisa dilakukan dengan itu,” kata Trump dalam pernyataannya.
Israel dan Hamas mulai menerapkan kesepakatan gencatan senjata, yang mencakup pertukaran sandera Hamas dan tahanan Palestina, pada Minggu (19/1) atau sehari sebelum pelantikan Trump.
Proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera itu awalnya disusun oleh pemerintahan Presiden Joe Biden pada Mei lalu, dan akhirnya dilaksanakan setelah upaya diplomasi bersama yang tidak biasa oleh utusan Biden dan utusan Trump.
Trump, sembari mendorong tercapainya kesepakatan itu, juga menegaskan dukungan kuatnya untuk Israel.
Dalam salah satu kebijakan pertamanya, Trump mencabut rentetan sanksi terhadap para pemukim ekstremis Yahudi di Tepi Barat yang melakukan penyerangan terhadap warga Palestina. Sanksi-sanksi itu sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Biden.(nvc/ita/red)
