JAKARTA, Juangsumatera.com – Nigeria menyatakan terbuka terhadap bantuan dari Amerika Serikat (AS) untuk memerangi kelompok bersenjata garis keras, asalkan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara itu tetap dihormati. Namun, Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa tuduhan adanya genosida terhadap umat Kristen di negaranya tidak benar.
Dalam pernyataannya di media sosial pada Sabtu, Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk mempersiapkan aksi militer cepat jika Nigeria gagal menindak pembunuhan terhadap umat Kristen.
Ia juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, membantah keras tudingan itu.
“Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” katanya kepada Al Jazeera, Minggu (2/11/2025) dikutip dari CNBC Indonesia.
Ebienfa menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu.
“Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja,” ujarnya.
“Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu. Setiap warga Nigeria yang terbunuh di mana pun merupakan kehilangan bagi bangsa ini.”
Ia menyebut kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan di wilayah-wilayah tertentu. “Mereka adalah pihak yang menyebabkan krisis ini,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, kepada Reuters mengatakan negaranya akan menyambut baik kerja sama dari Amerika Serikat jika dilakukan dengan menghormati kedaulatan nasional.
“Nigeria akan menyambut bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” kata Bwala. “Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi, akan muncul hasil yang lebih baik dalam tekad bersama untuk memerangi terorisme.”
Presiden Bola Tinubu sebelumnya juga menolak tudingan bahwa pemerintahannya membiarkan intoleransi agama berkembang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Nigeria tetap berkomitmen menjaga kebebasan beragama.
“Sejak 2023, pemerintahan kami terus menjalin komunikasi terbuka dengan para pemimpin Kristen dan Muslim serta menangani tantangan keamanan yang memengaruhi warga dari berbagai agama dan wilayah,” ujar Tinubu.
“Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kami, juga tidak mempertimbangkan upaya tulus pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga,” tambahnya.
Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih dari 15 tahun di timur laut negara itu sebagian besar melibatkan kelompok ekstremis, dan menurut para analis, sebagian besar korbannya justru adalah warga Muslim.
“Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” kata Bulama Bukarti, pengacara kemanusiaan dan analis konflik asal Nigeria. Ini adalah narasi ekstrem kanan yang berbahaya dan telah lama beredar, yang kini diperkuat oleh Presiden Trump.
Ia memperingatkan bahwa retorika seperti itu hanya akan memperparah ketidakstabilan di Nigeria. “Kelompok bersenjata di negara ini menyerang semua warga tanpa pandang bulu. Mereka mengebom pasar, gereja, dan masjid. Mereka menyerang siapapun yang mereka temui, baik Muslim maupun Kristen,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ebenezer Obadare, peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) di Washington, mengatakan bahwa saat ini justru waktu yang tepat bagi AS untuk bekerja sama dengan pemerintah Nigeria melawan ancaman bersama.
“Inilah saatnya Nigeria membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer,” kata Obadare. “Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas pemerintahnya. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif.”
Adapun ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan memutus bantuan memunculkan kekhawatiran akan ketegangan baru dalam hubungan antara Washington dan Abuja.
Meski Trump menegaskan bahwa langkah itu bertujuan melindungi umat Kristen, para pengamat menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak diplomatik yang serius dan memperburuk kondisi keamanan di kawasan. (luc/luc/red)
