PEKANBARU, Juangsumatera.com – KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid disebut menjadi salah satu yang terjaring OTT KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan OTT terhadap Gubernur Riau. Namun, Budi belum mengungkap lebih jauh terkait perkaranya.
Dalam OTT di Riau, KPK mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Hingga kini, penyidik KPK masih bergerak di lapangan untuk mengusut perkara tersebut.
“Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT,” kata Budi kepada wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025) dikutip dari detiknews.
Pihak yang diamankan KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Selain mengamankan Gubernur Riau dan 9 orang lainnya, KPK juga mengamankan barang bukti. Dalam OTT di Riau, penyidik KPK disebut menyita sejumlah uang. “Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ucap Budi.
Setelah terjaring OTT KPK di Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid rencananya akan diboyong KPK ke Jakarta hari ini.
“Jadi rencana tim akan membawa Abdul Wahid dkk ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (hari ini),” kata Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Di sisi lain, Budi belum menjelaskan secara pasti OTT itu apakah terkait dengan kasus proyek PUPR di Riau. Sebab, proses penyidikan masih berlangsung di lapangan.
“Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak,” kata Budi. Kami juga belum bisa menyampaikan secara detil terkait dengan konstruksi perkaranya, terang nya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau buka suara setelah Gubernur Abdul Wahid terkena OTT KPK. Pemprov Riau memastikan Wahid tak ikut terjaring OTT, tapi hanya dimintai keterangan.
“Informasi yang kami dapat Pak Gubernur hanya dimintai keterangan, bukan di OTT,” tegas Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, Senin (3/11).
Wahid disebut sempat memimpin rapat di Rumah Dinas Jalan Diponegoro sebelum ada OTT. Rapat itu diikuti sejumlah dinas dan kepala daerah. “Kalau tidak salah terakhir Pak Gubernur memimpin rapat soal sampah. Agenda terakhir itu sama kepala dinas,” kata Teza.
Pemprov Riau masih menunggu informasi lebih lanjut. Teza mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses kepada KPK.
“Untuk detail kasusnya tentu kewenangan dari teman-teman KPK. Prinsipnya kami komitmen dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya.
Untuk diketahui, Abdul Wahid merupakan politikus PKB yang menjabat sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Riau. Menanggapi soal OTT KPK terhadap Abdul Wahid, Ketua Harian PKB Ais Shafiyah Asfar mengatakan partainya akan menghormati proses hukum.
“Sebagai anggota DPP PKB tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ais kepada wartawan, Senin (3/11).
“Prinsip kami jelas, bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” sambungnya.
Ais meyakini KPK akan bekerja secara profesional. Dia juga berharap peristiwa ini bisa menjadi refleksi penting bagi para pejabat publik.
“Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.
Dia menegaskan partainya akan konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain itu, juga tata kelola yang berpihak pada kepentingan rakyat. (fas/yld/red)
