JAKARTA Juangsumatera.com — Wakil Ketua MPR sekaligus politikus PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik rencana Menteri Agama menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat menikah semua agama.
Menurut Hidayat, rencana tersebut tidak punya pijakan sejarah alias ahistoris dan bisa memicu disharmoni antara sesama pemeluk agama. Apalagi, kata Hidayat, rencana tersebut belum pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR.
“Usulan Menag itu jadi ahistoris dan bisa memicu disharmoni ketika pihak calon pengantin non-muslim diharuskan pencatatan nikahnya di KUA yang identik dengan Islam,” ucap Hidayat Nur Wahid , lewat keterangan tertulis, Selasa (27/2) dikutip dari CNN Indonesia.
Menurutnya KUA adalah institusionalisasi jabatan penghulu. Dan hal ini telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Sementara khusus non-muslim, pencatatan nikah dilakukan melalui dinas pencatatan sipil (Capil).
Dalam aplikasinya, pembagian kewenangan pencatatan nikah juga sudah diatur sejak lahirnya UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selama ini, aturan tersebut, kata Hidayat telah terjaga dan berjalan dengan baik.
Tak hanya itu, Hidayat sekaligus mengingatkan Menag, bahwa KUA selain perpanjangan dari peradilan Agama (Islam), juga institusi yang selama ini berada di bawah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dia mempertanyakan, setelah kebijakan tersebut, apakah KUA ke depan tak lagi di bawah Ditjen Bimas Islam.
“Jika KUA juga ditugasi mencatat nikah semua agama, apakah artinya akan dibuat ketentuan baru bahwa KUA tidak lagi berada di bawah Ditjen Bimas Islam?” Katanya.
Selain itu, Hidayat menilai perubahan aturan tersebut juga hanya akan menimbulkan beban psikologis bagi warga non-muslim. Pasalnya, KUA selama ini telah identik sebagai institusi pernikahan muslim.
Anggota Komisi VIII DPR itu meminta Menag fokus membenahi Ditjen Bimas Islam, alih-alih melahirkan kebijakan yang dinilai off side. Dia mendesak Menag mencabut dan membatalkan rencana menjadikan KUA sebagai tempat nikah semua agama.
“Lebih maslahat bila Menag membatalkan niatnya menjadikan KUA juga sebagai tempat pencatatan nikah semua Agama, dan lebih banyak maslahatnya bila Menag menguatkan peran dan fungsi dari KUA untuk menjadi bagian dari solusi masalah penyimpangan dari ajaran Agama Islam yang terjadi di masyarakat,” kata dia. (Tim)
