JAKARTA, Juangsunatera.com – Milisi penguasa Gaza Palestina, Hamas, buka suara soal protes dan demonstrasi warga Gaza terhadap kelompok itu. Respons Hamas disampaikan langsung oleh saluran Telegram sayap bersenjata Hamas, Brigade Al Qassam, Rabu (26/3/2025).
Dalam pernyataannya, Al Qassam mereka yang turun ke jalan dalam demonstrasi adalah ‘agen’ yang mendukung pendudukan. Istilah agen yang digunakan dalam bahasa Arab seringkali digunakan untuk merujuk pada pengkhianat. Kelompok tersebut juga menyatakan bahwa saingannya, Otoritas Palestina di Ramallah, berada di balik protes tersebut.
“Platform ‘Khalik Waei’ telah memantau kampanye hasutan sistematis terhadap perlawanan Palestina di Jalur Gaza, menyusul pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh pendudukan dan melancarkan serangan berbahaya terhadap rumah dan tempat perlindungan warga sipil, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa,” ujar Al Qassam dikutip Newsweek dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Berdasarkan temuan penelitian, tim Khalik Waei memperkirakan bahwa entitas utama yang mengarahkan kampanye hasutan adalah Unit Media Keamanan dalam Dinas Intelijen Palestina di Ramallah, yang telah menghasut perlawanan dan pendekatan pembebasannya sejak awal agresi.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Gaza pada hari Selasa meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas dan menuntut diakhirinya perang antara kelompok itu dengan Israel, yang justru mengorbankan nyawa puluhan ribu warga sipil dan menghancurkan lebih dari 70% infrastruktur wilayah pesisir Palestina itu. Para penentang Hamas meneriakkan ‘Keluar’ sementara banyak juga yang membawa spanduk yang menuntut diakhirinya genosida Israel.
Pada tahap awal konflik, Hamas menikmati dukungan signifikan dari warga Palestina, sebagian besar karena perlawanan mereka terhadap Israel. Namun, dukungan ini telah memudar seiring berjalannya waktu, khususnya saat krisis kemanusiaan di Gaza semakin dalam dan korban konflik telah meningkat.
Juru bicara Partai Fatah yang menguasai Otoritas Palestina, Munther Hayek, meminta Hamas untuk mundur dari pemerintahan di Gaza. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk memungkinkan Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina, yang diakui secara global sebagai pemerintahan Palestina, untuk bertanggung jawab.
“Kehadiran Hamas merugikan perjuangan Palestina. Kami mendesak kelompok itu untuk mendengarkan seruan perubahan guna membantu meringankan penderitaan di Gaza,” kata Hayek menurut situs web berita Wafa.
Sementara itu, perang antara Hamas dan Israel masih terus memanas. Israel kembali membombardir Gaza pada 18 Maret setelah gagalnya gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar, yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.
Di sisi lain, protes terhadap Hamas ini terjadi di tengah krisis kemanusiaan yang mendalam di Gaza karena fasilitas medis telah hancur. PBB telah memutuskan untuk mengurangi operasi bantuan di jalur tersebut, dengan alasan serangan dahsyat Israel dan blokade masuknya bantuan kemanusiaan. Mereka juga mengutip banyaknya pekerja bantuan yang tewas dalam serangan Israel. (tps/red)
