JAKARTA, Juangsumatera.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat, terkait nasib warga Palestina. Dalam surat tersebut, Puan mendesak PBB untuk bertindak mengakhiri bencana kemanusiaan di jalur Gaza.
Surat yang dikirim Puan ke Antonio Guterres berjudul ‘Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza’. Ia menyoroti ratusan ribu warga Gaza yang kelaparan akibat pengeboman massal.
“Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya berkirim surat, mengingat krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza, di mana ratusan ribu keluarga, terutama anak-anak, menghadapi kelaparan akibat pengepungan dan pemboman massal yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, yang telah menyebabkan kehancuran total kehidupan,” kata Puan dalam suratnya, dikutip pada Selasa (12/8/2025) dan dilansir dari detiknews.
Puan kemudian mengutip laporan terbaru dari badan-badan PBB, termasuk WFP, UNICEF, dan UN OCHA, yang mengungkap tingkat kerawanan pangan kritis di Gaza dengan kategori masuk dalam Fase 5 (kelaparan).
Dikatakan, lebih dari 1,1 juta orang bertarung dengan kerawanan pangan yang parah, sekitar 500 ribu anak-anak terdampak malnutrisi akut dengan beberapa kasus diklasifikasikan sebagai golongan ‘sangat kurus’ berdasarkan laporan UNICEF.
Ia juga menyinggung kematian akibat kelaparan yang terus meningkat, terutama di jalur Gaza Utara, ketika bayi-bayi meninggal dunia akibat kekurangan susu formula. Sementara lebih dari 70% lahan pertanian, pasar, toko makanan telah hancur, bahkan pasokan medis dibatasi selama berbulan-bulan.
“Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang,” tulisnya.
Puan menegaskan langkah yang diambil Israel merupakan pelanggaran berat. Ia menyebutkan membiarkan warga sipil kelaparan merupakan metode peperangan.
“Tindakan-tindakan ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional apabila dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, atau agama dengan cara menghalangi bantuan kemanusiaan dan pasokan penting, serta menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan untuk menghancurkan mereka secara fisik,” papar Puan.
Kedua, ia menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menyelenggarakan sidang darurat. Ia meminta ada langkah strategis mencegah kelaparan dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan bisa terdistribusi.
“Ketiga, jika hambatan terhadap bantuan kemanusiaan berlanjut, aktifkan Bab VII Piagam PBB, karena situasi tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional,” ungkap Puan.
Ia mendorong PBB memastikan penyediaan akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza. Puan juga meminta adanya dana kemanusiaan darurat bagi Gaza untuk menjamin penyediaan makanan, obat-obatan, dan air minum yang aman.
Poin keenam, Puan menyerukan pemulihan dan fasilitasi segera bantuan kemanusiaan melalui UNRWA dan badan-badan Perserikatan Bangsa – Bangsa lainnya. Ia menekankan Indonesia tak bisa tinggal diam terkait nasib warga Palestina.
“Kita tidak bisa tinggal diam sementara kekejaman ini terjadi di hadapan kita. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan bukan hanya untuk menciptakan dunia yang aman, tetapi juga untuk melindungi warga sipil yang tak berdaya dari penindasan,” ujar Puan.
“Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini,” imbuhnya. (dwr/ygs/red)
