JAKARTA, Juangsumatera.com – Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat transaksi judi online (judol). Puan menilai validasi data terhadap penerima bansos harus dilakukan dengan benar.
“Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan,” kata Puan, Kamis (10/7/2025) dikutip dari detiknews.
Diterangkan lebih lanjut oleh Puan, bahwa data PPATK harus dijadikan dasar awal dalam verifikasi, bukan digunakan untuk mengambil keputusan pemotongan bansos. Ia mewanti-wanti adanya modus jual beli rekening dan penyalahgunaan identitas di kasus judol.
“Dalam kasus judol, banyak modus yang melibatkan jual beli rekening dan penyalah gunaan identitas, termasuk NIK penerima bantuan,” ujar Puan.
Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalah gunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan, terang nya.
Ketua DPP PDIP itu menilai jika indikasi temuan itu benar, maka menunjukan lemahnya perlindungan data pribadi. Puan menilai keamanan sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial mestinya tak mudah disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara,” kata Puan.
Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan yang berhak menerimanya. Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.
“Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” kata Puan.
Di sisi lain, pemerintah bersama stakeholder terkait juga harus memastikan adanya penegakan hukum apabila data penerima bansos disalahgunakan agar tidak merugikan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, sambungnya.
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya mengungkapkan temuan awal terkait penyalahgunaan bansos oleh sebagian penerima. Sebanyak 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk aktivitas judol pada 2024.
Temuan ini disebut berasal dari hasil pemadanan data antara Kemensos dan PPATK. Pihak Kemensos bersama PPATK juga tengah menelusuri hal itu.
“Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (7/7). (dwr/rfs/red)
