KAMPAR, Juangsumatera.com – Pentingnya evaluasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Kampar.
Hal tersebut dikatakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, SE, M, BA, MH saat memimpin rapat evaluasi Monitoring Center Of Preventation (MCP) atau MPC di ruang rapat lantai III kantor Bupati Kampar, Selasa (5/11/2024).
Hadir dalam kesempatan itu diantaranya Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Kampar, Ramlah, SE, M,Si, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan serta seluruh Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
Diterangkan lebih lanjut oleh Hambali, MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh Pemerintah daerah.
Ia menambahkan, tujuan MCP mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih jauh Hambali memaparkan, program MCP merupakan pelaksanaan dari tugas KPK sebagaimana amanah UU terkait fungsi koordinasi dan monitoring atas upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dikatakan lebih lanjut oleh Hambali, upaya pencegahan korupsi dari MCP berfokus pada perbaikan tata kelola Pemerintahan daerah yang meliputi delapan area intervensi.
“MCP merupakan sistem yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar,” terang Hambali.
Hambali mengingatkan bahwa ada delapan area intervensi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait, termasuk perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset daerah.
Ia berharap agar seluruh OPD serius dalam mengisi dan menindaklanjuti indikator-indikator MCP, sehingga capaian MCP Kabupaten Kampar dapat meningkat signifikan.
“Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Rapat evaluasi ini juga menjadi ajang refleksi terhadap capaian yang telah diraih serta landasan untuk merencanakan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun anggaran 2024. (YL)
