NEW YORK, Juangsumatera.com –
Perang di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja akhirnya mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat darurat secara tertutup pada Jumat (25/7/2025).
Informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber diplomatik kepada AFP, dan menyebutkan bahwa permintaan untuk mengadakan rapat darurat ini diajukan langsung oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.
Belum ada pernyataan resmi dari Sekretariat Dewan Keamanan PBB maupun dari perwakilan tetap kedua negara terkait agenda rinci maupun resolusi yang mungkin akan dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut. Adapun rapat dijadwalkan dimulai pukul 15.00 waktu New York.
Perang Thailand-Kamboja Pecah, Pihak KBRI Beri Pesan Khusus untuk WNI
Dalam perkembangan terkini, Thailand melaporkan 14 orang tewas, termasuk 13 warga sipil dan satu prajurit, akibat serangan roket dan artileri yang diluncurkan oleh pasukan Kamboja.
Insiden berdarah ini terjadi di dekat kompleks kuil Hindu Khmer Ta Muen Thom yang terletak di wilayah sengketa sepanjang perbatasan timur, sekitar 360 km dari ibu kota Bangkok. Militer Thailand menyatakan bahwa bentrokan pecah setelah pasukan Kamboja membuka tembakan terlebih dahulu dan menggunakan drone pengintai sebelum mengerahkan pasukan bersenjata berat termasuk peluncur roket.
“Pasukan udara kami telah melaksanakan serangan udara terhadap target-target militer di Kamboja,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon, dilansir The Guardian dan dikutip dari CNBC Indonesia.
Enam jet tempur F-16 telah disiagakan untuk patroli di wilayah tersebut, dan salah satunya dikonfirmasi telah menjatuhkan bom ke wilayah Kamboja dan menghancurkan satu target militer.
Namun Kamboja membantah keras tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyatakan bahwa justru militer Thailand yang lebih dahulu melakukan serangan bersenjata ke wilayah Kamboja.
“Pasukan Kamboja bertindak secara ketat dalam kerangka bela diri, merespons infiltrasi tanpa provokasi oleh pasukan Thailand yang melanggar kedaulatan wilayah kami,” tegas pernyataan resmi kementerian.
(luc/luc/red)
