JAKARTA, Juangsumatera.com – Tiga negara besar sekutu Israel Inggris, Kanada, dan Prancis pada Senin (19/5/2025) mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika negara tersebut tidak menghentikan ofensif militer barunya di Gaza dan mencabut pembatasan atas bantuan kemanusiaan.
Langkah ini menandai tekanan internasional paling keras sejauh ini terhadap Israel dari sekutu tradisionalnya di Barat, yang selama ini mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri namun kini menilai eskalasi serangan sebagai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional.
“Penolakan Pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan esensial bagi warga sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional,” tulis ketiga negara dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh pemerintah Inggris, dikutip dari Reuters dan dirilis dari CNBC Indonesia, Rabu (21/5/2025).
Dalam pernyataan yang sama, Inggris, Kanada, dan Prancis juga menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, dan memperingatkan:
“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan,” tegas mereka.
Dalam pernyataan bersama itu, ketiga negara Barat tersebut menggarisbawahi bahwa dukungan mereka terhadap Israel bukanlah tanpa syarat.
“Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warganya dari terorisme. Tapi eskalasi ini benar-benar tidak proporsional,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
“Kami tidak akan tinggal diam saat Pemerintah Netanyahu melakukan tindakan keterlaluan seperti ini.”
Ketiga negara menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi gencatan senjata yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, serta menegaskan kembali komitmen mereka terhadap solusi dua negara, termasuk pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian konflik jangka panjang.
Langkah ini muncul hanya beberapa hari setelah militer Israel meluncurkan operasi darat dan udara terbaru di Gaza. Pada hari yang sama dengan pernyataan tersebut, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mengambil alih seluruh wilayah Gaza, pernyataan yang memperkuat kekhawatiran bahwa konflik akan terus berlarut dan meluas.
Menanggapi ancaman sanksi itu, Benjamin Netanyahu bereaksi keras. Ia menuduh ketiga pemimpin tersebut – dari London, Ottawa, dan Paris – “memberikan hadiah besar terhadap serangan genosida pada 7 Oktober” dan membuka jalan bagi terulangnya kekejaman serupa.
“Israel akan membela diri dengan cara yang adil hingga kemenangan total tercapai,” ujar Netanyahu, seraya kembali menyatakan syarat Israel untuk mengakhiri perang, yakni pembebasan semua sandera dan pelucutan senjata Hamas di Jalur Gaza.
Netanyahu juga menegaskan bahwa negaranya telah memblokir bantuan medis, makanan, dan bahan bakar sejak awal Maret sebagai tekanan terhadap Hamas, yang masih menahan sandera dari serangan 7 Oktober 2023 lalu.
Di sisi lain kelompok Hamas menyambut baik pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai “langkah penting ke arah yang benar” dalam rangka mengembalikan prinsip-prinsip hukum internasional.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 53.000 orang telah tewas sejak serangan Israel dimulai, banyak di antaranya adalah warga sipil. Serangan udara dan darat Israel juga telah menyebabkan hampir seluruh penduduk Gaza terpaksa mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan akut dan meningkatkan ancaman kelaparan massal.
Sementara itu, konflik besar kali ini bermula dari serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, sebagian besar warga sipil, dan menyebabkan 251 orang disandera, menurut data pemerintah Israel. (luc/luc/red)
