JAKARTA, Juangsumatera.com – Memasuki hari ke 8 para petani Riau dan Jambi tetap melanjutkan perjalanan aksi jalan kaki ke kementerian kehutanan dan istana negara, setelah bermalam di kecamatan Cikande para petani hari ini telah memasuki Kecamatan Balaraja Kabupaten Tanggerang dan akan bermalam di alun-alun Balaraja.
Menurut pantauan wartawan dilokasi, Senin (9/12/2024) meskipun dalam keadaan hujan tidak mengurangi sedikitpun semangat para petani untuk melanjutkan perjalanan aksi jalan kaki, dengan penuh harapan agar cepat sampai ke jakarta dan melaporkan secara langsung ke Presiden Prabowo Subianto terkait konflik agraria yang saat ini mereka hadapi.
Sementara itu sebanyak 20 orang perwakilan para petani dari Riau dan Jambi telah melakukan pertemuan dengan pihak kementerian LHK RI diruangan Rimbawan 2 Gd. Manggala Wanabakti blok 1 lantai 1 berkaitan dengan aspirasi yang tengah mereka hadapi.
Rapat yang di pimpin Dirjen PHL dan Dirjen PSKL ini belum mendapatkan hasil yang konkrit untuk finalisasi penyelesaian konflik tenurial ini, sehingga para petani tetap melanjutkan aksi jalan kaki menuju kementerian kehutanan dan istana negara.
“Semangat kita masih sama, kita tidak akan pulang sebelum mendapatkan kejelasan terhadap konflik agraria yang saat ini dihadapi petani Riau dan Jambi, cukup sudah penderitaan ribuan petani yang tanahnya di klaim oleh perusahaan-perusahaan nakal sehingga para petani ini kehilangan sumber kehidupan, karena bagi petani ini tanah adalah kehidupan,” terang Muhammad Ridwan Ketua Umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR)
Lebih lanjut Ridwan menyampaikan, bahwa banyak jalan perjuangan sudah ditempuh oleh petani Riau dan petani Jambi untuk mengusahakan penyelesaian konflik tersebut. Surat-surat dan berita acara kesepakatan sudah ratusan kali dilakukan.
“Aksi long-march ini diikuti oleh petani dari 4 tempat di Jambi dan Riau yakni Suku Sakai Rantau Bertuah dan Masyarakat Desa Kota Garo Kabupaten Kampar, Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi’ Riau, petani Desa Delima Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Suku Anak Dalam (SAD) Dusun Lamo Pinang Tinggi Batanghari Provinsi Jambi.
Untuk diketahui, petani dari Empat Kabupaten Terdiri dari Dua Provinsi Riau dan Jambi sedang memperjuangkan tanah mereka yang dirampas oleh perusahaan Nakal dan Mafia Tanah, terang Ridwan
Kami meminta Mentri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni mengeluarkan SK Revisi terhadap Izin PT. Rimba Peranap Indah (RPI) untuk melakukan Enclav terhadap lahan masyarakat atau pelepasan dari areal konsesi PT RPI dengan mengeluarkan SK Adendum.
Begitu juga yang di Jambi konflik masyarakat dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) dan kami meminta Mentri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni segera menyita lahan 2.500 hektar di Desa Kota Garo, untuk selanjutnya dikembalikan sesuai peruntukannya dan menerbitkan sertifikat untuk 1250 Kepala Keluarga, tambahnya.
Ridwan juga mengatakan bahwa Para petani Riau dan Jambi menolak pulang sebelum persoalan mereka terselesaikan, karena diam di rumah bagikan mereka tidak akan membuat mereka lebih tenang
“Bagaimana tidak ketika para petani ini harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian mereka dirampas, dan setiap harinya mereka dihantui akan digusur perusahaan, belum lagi yang anaknya sekarang sekolah dan kuliah, pasti akan sulit bagi petani karena sumber kehidupan mereka hilang” pungkas Ridwan (Pikzen)
