JAKARTA, Juangsukatera.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengadukan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Aduan ini akan disampaikan Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pada Kamis (30/1/2025) pukul 13.00 WIB, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.
“Menyerahkan aduan resmi berupa surat pengaduan dugaan korupsi dalam penerbitan hak atas tanah berupa SHGB/SHM di wilayah laut Kabupaten Tangerang tahun 2023-2024,” kata Boyamin, kepada Kompas.com, Rabu (29/1/2025).
Boyamin juga akan menyerahkan sejumlah dokumen informasi terkait penerbitan HGB dan SHM pagar laut yang diperolehnya.
Sebab, kata Boyamin, telah beredar salinan surat perintah penyelidikan yang diteken Jampidsus Kejagung terkait perkara dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB/SHM di perairan Tangerang.
Boyamin sekaligus ingin memastikan kasus ini berjalan dan ditangani Kejagung. “Hal ini penting untuk antisipasi dan memastikan apabila belum ada kepastian penyelidikan perkara tersebut oleh Kejagung,” ucap dia.
Boyamin mengaku juga sudah membuat laporan serupa ke KPK. Menurut dia, semua aparat hukum perlu bergerak terkait kasus ini sehingga ia juga membuat aduan ke Kejagung.
“Laporan kepada Kejagung tetap penting guna memastikan semua penegak hukum bergerak cepat menangani dugaan perkara korupsi tersebut,” kata dia.
“Langkah-langkah tersebut di atas guna pengawalan dan pengawasan yang akan digunakan sebagai dasar gugatan praperadilan apabila perkara mangkrak nantinya,” imbuh Boyamin.
Sebelumnya, pagar laut sepanjang 30,16 kilometer menjadi sorotan dalam sebulan terakhir karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pun mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).
Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.
“Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material,” kata Nusron, dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).
