JAKARTA, Juangsumatera.com — Polda Kepulauan Riau memeriksa lima anggota Polresta Barelang terkait kasus penjualan sabu yang sebelumnya melibatkan 10 personel Satresnarkoba Polresta Barelang.
Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyebut pemeriksaan dilakukan penyidik melengkapi berkas perkara pidana 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang yang telah dipecat.
“Bukan ditangkap tapi untuk memperkuat aja, bagaimana konstruksi pasal, itu saja diminta keterangannya. Intinya jangan sampai ada anggota lain yang terlibat makanya diminta keterangan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/9/2024) dan dikutip dari CNN Indonesia.
Pandra mengatakan, lewat pemeriksaan itu diharapkan semakin membuat terang kasus penjualan sabu yang dilakukan. Sehingga, kata dia, para pelaku dapat dihukum secara maksimal di pengadilan.
“Karena pembuktian ini diharapkan nantinya tidak akan gugur atau jadi kurang terpenuhi di pengadilan sehingga hukumannya lebih ringan,” tuturnya.
Sebelumnya sebanyak 10 anggota Satnarkoba Polresta Barelang menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atas pelanggaran menyalahgunakan wewenang menyisihkan barang bukti narkoba seberat 1 kg sabu.
Sidang putusan KEPP terhadap 10 anggota Polri tersebut digelar sejak 30 Agustus hingga awal September 2024, dengan putusan menjatuhkan sanksi PTDH.
Kesepuluh anggota Polri tersebut, di antaranya mantan Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol SN, dan 9 anggotanya.
KKEP menyatakan 10 anggota Polri tersebut melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 13 huruf e Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022.
Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 13 huruf e disebutkan pelanggarannya melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang.
Saat ini, tiga dari 10 pelanggar etik itu mengajukan banding atas putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sedangkan 7 pelanggar lainnya masih menunggu apakah menerima putusan atau mengajukan memori banding. (tfq/isn/tim)
