KAMPAR, Juangsumatera.com – Lembaga Bantuan Hukum Citra Lingkaran dan Pencari Keadilan (LBH CLPK) menegaskan kesiapannya membawa dugaan perusakan tanaman warga ke jalur hukum. Langkah tegas ini diambil setelah musyawarah yang digelar bersama pihak desa dinilai gagal total dan tidak menghasilkan kejelasan maupun tanggung jawab atas kerugian warga.
Kasus ini mencuat setelah warga melaporkan adanya dugaan perusakan tanaman yang diduga dilakukan oleh oknum Kaur Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung.
Kasus tersebut pernah di musyawarahkan tetapi tidak membuahkan hasil dan terkesan hanya menjadi formalitas tanpa keberpihakan pada korban.
Kuasa pendamping warga dari LBH CLPK, Hasran Irawadi Sitompul S.H ,M.H. dan Daulat Panjaitan C.LAP, menilai tidak adanya itikad baik dari pihak terlapor maupun aparatur Desa dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami sudah memilih jalur musyawarah sebagai langkah awal. Tapi yang terjadi hanya pembicaraan tanpa keputusan. Tidak ada kejelasan tanggung jawab, sementara warga jelas dirugikan. Ini sangat kami sesalkan,” terang Daulat Panjaitan.
Menurut Hasran Irawadi Sitompul, dugaan perusakan tanaman ini bukan persoalan ringan. Tanaman tersebut merupakan sumber penghidupan warga.
Jika benar dilakukan oleh aparat Desa, maka tindakan itu bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik serta berpotensi melanggar hukum dan etika penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Ironisnya, saat dikonfirmasi wartawan usai musyawarah, pejabat Desa Indra Sakti justru mengaku tidak mengetahui adanya perusakan tanaman yang diduga dilakukan oleh Kaur Desa.
“Iya, kami tidak tahu soal perusakan tanaman warga yang dilakukan oleh kaur desa. Terkait hasil musyawarah tadi, akan kami koordinasikan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan musyawarahnya minggu depan,” ujar salah satu Perangkat Desa kepada wartawan.
Pernyataan tersebut dinilai memperkuat kesan lemahnya pengawasan internal pemerintahan Desa, sekaligus memunculkan pertanyaan publik: bagaimana mungkin dugaan perusakan yang merugikan warga bisa terjadi tanpa sepengetahuan pejabat Desa.
LBH CLPK menegaskan telah memberikan batas waktu terakhir dengan rencana musyawarah lanjutan paling lambat minggu depan. Namun jika kembali tidak menghasilkan keputusan yang adil dan jelas, laporan resmi ke aparat penegak hukum dipastikan akan ditempuh.
“Kami tidak akan membiarkan hak warga diinjak-injak. Jika minggu depan tetap tidak ada kejelasan, kami akan tempuh jalur hukum tanpa kompromi,” tegas Hasran Irawadi Sitompul.
Hingga berita ini diterbitkan, Kaur Desa Indra Sakti belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi pihak yang bersangkutan demi memenuhi asas keberimbangan.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik, masyarakat berharap pemerintah desa dan instansi terkait tidak bersikap pasif atau saling melempar tanggung jawab, serta memastikan hukum benar-benar ditegakkan demi keadilan warga, bukan sekadar janji di meja musyawarah. (tim)
