JAKARTA, Juangsumatera.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan dugaan korupsi layanan pendukung haji di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berawal dari laporan pengaduan masyarakat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelaah dan menganalisis laporan untuk fokus mencari dugaan peristiwa pidananya.
Di sisi lain, dia mengatakan adanya laporan dugaan korupsi dimaksud memperlihatkan kondisi yang miris. Sebab, pada saat bersamaan KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan untuk pelaksanaan tahun 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
“Tentu ini juga menjadi sesuatu yang miris ketika saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji juga,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/11) malam, dikutip dari CNN Indonesia.
Dia menambahkan, secara institusi, baik BPKH maupun Kementerian Agama memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Selain itu, KPK bersama Kementerian Haji juga sudah melakukan audiensi untuk membahas titik-titik rawan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
“Dan tentunya ini menjadi PR kita bersama. Tidak hanya KPK, tapi juga institusi terkait untuk kemudian kita bisa melakukan pembenahan dengan lebih serius terkait dengan tata kelola kelola haji ini,” ucap Budi.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, langkah KPK tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
“BPKH akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan,” ujar Fadlul melalui keterangan persnya, Rabu (12/11) lalu.
Dia mengatakan BPKH sebagai lembaga publik yang taat hukum berupaya untuk selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada otoritas yang berwenang.
Dalam kesempatan ini pula Fadlul menegaskan komitmen BPKH dalam menjaga keamanan dan akuntabilitas dana haji.
“BPKH memastikan kepada seluruh jemaah haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel,” tutur dia.
“Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan,” sambungnya.
KPK membuka penyelidikan dugaan korupsi di BPKH terkait pengumpulan atau mobilisasi tarif pengiriman barang.
“Kasus terpisah,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi apakah penyelidikan dugaan korupsi tersebut sama dengan kasus kuota haji tambahan atau tidak, Rabu (12/11). (red)
