JAKARTA, Juangsumatera.com – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat maupun pemulihan infrastruktur.
Lasarus mengatakan, bantuan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu tak sebanding dengan kerusakan di lapangan yang sangat masif akibat banjir dan tanah longsor.
Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp 4 miliar per kabupaten. Rp 4 miliar per kabupaten itu enggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12/2025) dikutip dari KOMPAS.com.
Politikus PDI-P itu mencontohkan, anggaran sebesar itu bahkan belum tentu cukup untuk memperbaiki satu titik infrastruktur.
“Iya kan? Kita bikin satu boks aja, satu box culvert saja untuk (sepanjang) sungai, itu bisa Rp 4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak,” kata Lasarus.
Selain itu, Lasarus mengingatkan bahwa kemampuan fiskal daerah saat ini juga terbatas karena adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Terus fiskal daerah kan kita tahu semua, DAK (dana alokasi khusus) dipotong, DAU (dana alokasi umum) dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” kata dia.
Lasarus mendorong pemerintah pusat mengoptimalkan seluruh pos anggaran yang masih tersisa, termasuk dana di berbagai lembaga pemerintah.
Lasarus mencontohkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) 2025 yang dikabarkan belum terserap 100 persen. Menurut dia, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk penanggulangan bencana di Sumatera.
“Nah kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, sudah keluarkan tuh duit yang ada di BI,” jelas Lasarus.
Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” sambungnya.
Saat ditanya apakah bantuan tersebut tidak cukup dan apakah penanganan sebaiknya sepenuhnya diambil alih pusat,
Lasarus menegaskan bahwa bantuan Rp 4 miliar per daerah hanya bersifat simbolis dalam rangka memberi dukungan moril kepada para kepala daerah.
Ya, mungkin Rp 4 miliar itu sebagai bentuk buah tangan Pak Presiden lah ya. Tapi bahwa itu untuk menyelesaikan tanggap darurat, ya jauh panggang dari api lah, Mas, gitu loh,” kata politikus PDI-P tersebut.
Untuk membangun satu jembatan kecil saja, Rp 4 miliar itu belum tentu selesai. Sementara ada ratusan jembatan, bahkan mungkin ribuan jembatan yang putus, termasuk juga gorong-gorong dan seterusnya, lanjut Lasarus. (red)
