JAKARTA, Juangsumatera.com — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total, program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan buntut kasus keracunan di beberapa daerah.
Namun, Puan mengaku tak ingin saling menyalahkan. Menurut dia, masalah MBG harus menjadi evaluasi semua pihak.
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025) dikutip dari CNN Indonesia.
Dia mengatakan DPR akan turun langsung ke lapangan dan dapur penyedia untuk melakukan pengawasan. Puan mengaku ingin memastikan akar masalah program tersebut, apakah di dapur atau justru di sekolah.
“Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” kata Puan.
Sebenarnya, masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa,” imbuh dia.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.
Data hingga 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau bertambah 1.092 kasus dalam kurun sepekan.
Ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan usulan untuk menghentikan MBG saat ini sulit dilakukan. Dia bilang MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang anggarannya telah disiapkan.
Sehingga, solusi atau upaya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menekan angka keracunan.
“Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” katanya dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9). (thr/isn/red)
