JAKARTA, Juangsumatera.com – Gelombang protes anti pemerintah yang meluas di Iran memasuki fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir, memicu respons keras dari dalam negeri sekaligus peringatan terbuka dari Amerika Serikat.
Di tengah pemadaman internet nasional dan laporan puluhan korban tewas, Presiden AS Donald Trump pada Jumat (9/1/2026) mengeluarkan ancaman baru kepada para pemimpin Iran.
Peringatan Trump disampaikan ketika video-video yang beredar menunjukkan demonstrasi berlangsung di berbagai kota Iran, sementara otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mencatat puluhan demonstran tewas dalam hampir dua pekan terakhir. Televisi pemerintah Iran menayangkan bentrokan jalanan dan kebakaran, sementara kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan bahwa beberapa petugas polisi tewas dalam semalam.
Trump, yang pada musim panas lalu memerintahkan pengeboman terhadap Iran dan pekan lalu memperingatkan bahwa AS dapat membantu para pengunjuk rasa, kembali melontarkan ancaman pada Jumat. “Sebaiknya kau jangan mulai menembak karena kami juga akan mulai menembak,” katanya, dilansir Reuters dan dikutip dari CNBC Indonesia.
“Saya hanya berharap para demonstran di Iran akan aman, karena itu adalah tempat yang sangat berbahaya saat ini,” tambah Trump.
Namun, Trump juga memberi sinyal kehati-hatian. Pada Kamis, ia mengatakan tidak berminat bertemu Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang bermukim di Amerika Serikat, yang kerap disebut-sebut sebagai figur oposisi potensial.
Sikap itu dipandang sebagai tanda bahwa Gedung Putih masih menunggu perkembangan krisis sebelum secara terbuka mendukung tokoh oposisi tertentu.
Dari Teheran, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan pidato televisi dengan nada tegas. Ia bersumpah tidak akan mundur dan menuduh para demonstran bertindak atas arahan kelompok oposisi di luar negeri dan Amerika Serikat. Seorang jaksa umum bahkan mengancam akan menjatuhkan hukuman mati.
Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran mengatakan keputusan memutus internet diambil “oleh otoritas keamanan yang berwenang sesuai dengan situasi yang berlaku di negara ini.”
Protes-protes tersebut menjadi tantangan internal terbesar bagi para penguasa ulama Iran setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ekonomi yang memburuk, ditambah dampak perang tahun lalu dengan Israel dan AS, membuat pemerintah terlihat lebih rentan dibandingkan gelombang kerusuhan sebelumnya.
Awalnya, demonstrasi dipicu oleh masalah ekonomi. Nilai tukar rial Iran anjlok hingga setengahnya terhadap dolar AS sepanjang tahun lalu, sementara inflasi menembus 40% pada Desember. Namun, protes itu kemudian berkembang dengan slogan-slogan yang secara langsung menargetkan para pemimpin negara.
Kelompok HAM Iran, HRANA, mengatakan pada Jumat bahwa mereka telah mendokumentasikan sedikitnya 62 kematian sejak demonstrasi dimulai pada 28 Desember. Dari jumlah itu, 14 orang adalah personel keamanan dan 48 lainnya demonstran.
Para pemimpin Prancis, Inggris, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat yang mengecam pembunuhan terhadap para demonstran dan mendesak otoritas Iran menahan diri dari penggunaan kekerasan.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat prihatin dengan jatuhnya korban jiwa. “Orang-orang di manapun di dunia memiliki hak untuk berdemonstrasi secara damai, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak tersebut dan memastikan bahwa hak tersebut dihormati,” ujarnya.
Pemadaman internet secara drastis mengurangi arus informasi dari dalam Iran. Telepon ke negara itu tidak tersambung, dan setidaknya 17 penerbangan antara Dubai dan Iran dibatalkan, menurut situs web Bandara Dubai.
Televisi pemerintah Iran menayangkan gambar bus, mobil, dan sepeda motor yang terbakar, serta kebakaran di stasiun kereta bawah tanah dan bank. Video yang diverifikasi Reuters menunjukkan ratusan orang berbaris di Teheran. Dalam salah satu rekaman, seorang perempuan terdengar berteriak, “Death to Khamenei!”
Seruan lain termasuk slogan yang mendukung monarki yang digulingkan pada 1979. Kelompok HAM Hengaw melaporkan bahwa pawai protes usai salat Jumat di Zahedan, wilayah dengan mayoritas etnis Baluch, dibalas dengan tembakan yang melukai sejumlah orang.
Video lain di media sosial memperlihatkan demonstran di kota Shiraz, Iran selatan, meneriakkan, “Ini adalah tahun pertumpahan darah, Seyed Ali [Khamenei] akan digulingkan.”
Rekaman lain menunjukkan protes hingga Jumat malam di Mashhad, Iran timur laut, dan di beberapa wilayah Teheran. Reuters menyatakan belum dapat segera memverifikasi video-video tersebut.
Pemerintah Iran mencoba menerapkan pendekatan ganda: mengakui bahwa protes terkait ekonomi adalah sah, sambil mengecam apa yang mereka sebut sebagai perusuh kekerasan dan mengerahkan pasukan keamanan untuk menindaknya.
Pekan lalu, Presiden Masoud Pezeshkian menyerukan agar aparat bertindak dengan “pendekatan yang ramah dan bertanggung jawab.” Pemerintah juga menawarkan insentif keuangan terbatas untuk meredam kemiskinan yang kian memburuk akibat inflasi.
Namun, seiring meluasnya kerusuhan dan meningkatnya kekerasan, Khamenei, sebagai otoritas tertinggi di Iran, di atas presiden dan parlemen terpilih, menggunakan bahasa yang jauh lebih keras pada Jumat.
“Republik Islam berkuasa melalui darah ratusan ribu orang terhormat. Republik Islam tidak akan mundur menghadapi para perusak,” katanya, seraya menuduh para pelaku kerusuhan berusaha menyenangkan Trump.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh Washington melakukan “praktik destabilisasi” dan menyalahkan AS atas “transformasi protes damai menjadi tindakan kekerasan dan subversif.” Jaksa umum Teheran menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan sabotase atau terlibat bentrokan dengan pasukan keamanan akan menghadapi hukuman mati.
Kelompok-kelompok oposisi Iran di luar negeri yang terfragmentasi menyerukan lebih banyak aksi unjuk rasa. Reza Pahlavi menulis di media sosial, “Seluruh dunia memperhatikanmu. Turunlah ke jalan.”
Namun, dukungan nyata di dalam Iran terhadap monarki atau terhadap MKO, kelompok oposisi yang paling vokal, masih diperdebatkan.
“Rasa putus asa dalam masyarakat Iran saat ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Maksud saya, rasa marah itu semakin mendalam selama bertahun-tahun dan kita berada pada tingkat rekor baru dalam hal seberapa besar kekecewaan masyarakat Iran,” kata Alex Vatanka dari Middle East Institute di Washington.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan pada Jumat bahwa kemungkinan intervensi militer asing “sangat rendah.” Ia menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Oman, negara yang kerap menjadi mediator antara Iran dan Barat, dijadwalkan berkunjung pada Sabtu.
Iran sebelumnya telah melewati berbagai gelombang besar kerusuhan, termasuk protes mahasiswa pada 1999, demonstrasi pascapemilu yang disengketakan pada 2009, aksi protes ekonomi pada 2019, serta gerakan “Woman, Life, Freedom” pada 2022. (luc/luc/red)
