JAKARTA, Juangsumatera.com – – India kabarnya menangguhkan Perjanjian Air Sungai Indus (Indus Waters Treaty) yang telah berlangsung sejak 1960. Langkah ini dikhawatirkan akan memperparah krisis air di Pakistan, mengancam sektor pertanian hingga kelangsungan hidup jutaan orang.
Di tengah terik matahari dan sungai yang mengering, petani Pakistan Homla Thakhur hanya bisa pasrah. Berada tak jauh dari Sungai Indus di Provinsi Sindh, Thakhur mengaku khawatir akan masa depan lahannya.
“Jika mereka menghentikan air, semuanya akan berubah menjadi gurun Thar, seluruh negeri,” ujar Thakhur, dikutip dari Reuters, Minggu (27/4/2025) dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Kekhawatiran Thakhur turut disuarakan oleh lebih dari 15 petani dan sejumlah ahli yang menyoroti minimnya curah hujan dalam beberapa tahun terakhir. Penangguhan perjanjian ini terjadi setelah serangan militan di Kashmir yang menewaskan 26 orang. Dalam serangan itu, India menuduh keterlibatan kelompok asal Pakistan.
Islamabad membantah tuduhan tersebut dan memperingatkan bahwa penghentian aliran air akan dianggap sebagai tindakan perang.
Meskipun India tidak dapat menghentikan aliran air secara instan karena keterbatasan infrastruktur sesuai perjanjian, para pejabat mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan India bisa mulai mengalihkan aliran air untuk pertanian domestik melalui pembangunan kanal dan proyek bendungan yang membutuhkan waktu 4-7 tahun.
“Tak setetes pun air Sungai Indus akan mencapai Pakistan,” tegas Menteri Sumber Daya Air India, Chandrakant Raghunath Paatil dalam cuitannya di X.
Dalam waktu dekat, India juga akan berhenti berbagi data hidrologi, menghentikan peringatan banjir, dan tidak lagi menghadiri pertemuan tahunan Komisi Tetap Indus. Ini berpotensi membuat Pakistan buta terhadap pergerakan dan volume aliran sungai.
“Tanpa informasi, mereka tidak bisa merencanakan,” kata Kushvinder Vohra, mantan Kepala Komisi Air India sekaligus mantan Komisioner Indus.
Tidak hanya sektor pertanian, kekurangan air diperkirakan akan berdampak pada pembangkit listrik dan ekonomi Pakistan secara keseluruhan. Vaqar Ahmed, ekonom di Oxford Policy Management, memperingatkan bahwa Pakistan selama ini meremehkan potensi ancaman dari India terkait air.
“India memang belum memiliki infrastruktur untuk menghentikan air sepenuhnya saat musim banjir, jadi ini momen krusial bagi Pakistan untuk memperbaiki inefisiensi sektor airnya,” ujarnya.
Sungai Indus dan anak-anak sungainya yang dialokasikan untuk Pakistan mengairi lebih dari 16 juta hektare lahan, sekitar 80% dari total pertanian negara berpenduduk 240 juta jiwa itu. Gangguan terhadap aliran ini diprediksi berdampak langsung pada ketahanan pangan, pasokan listrik, dan kehidupan jutaan orang. (pgr/red)
