GAZA CITY, Juangsumatera.com – Faksi-faksi politik utama Palestina, termasuk kelompok Hamas, menyatakan sepakat untuk sebuah komite teknokrat independen mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza pasca perang.
Hal tersebut, seperti dilansir AFP, Sabtu (25/10/2025), disampaikan dalam pernyataan bersama faksi-faksi politik Palestina yang dipublikasikan pada situs web Hamas pada Jumat (24/10) waktu setempat.
Disebutkan dalam pernyataan tersebut bahwa dalam pertemuan di Kairo, ibu kota Mesir, kelompok-kelompok tersebut sepakat untuk “menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada sebuah komite Palestina sementara yang terdiri atas para teknokrat independen”.
Pernyataan bersama itu juga menyatakan bahwa komite independen tersebut akan mengelola urusan kehidupan dan layanan dasar dalam kerja sama dengan saudara-saudara Arab dan lembaga-lembaga internasional.
Dinyatakan dalam pernyataan bersama tersebut bahwa faksi-faksi itu telah sepakat untuk berupaya menyatukan posisi bersama “untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina”.
Pernyataan itu menyerukan pertemuan semua kekuatan dan faksi untuk menyepakati strategi nasional dan untuk menghidupkan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Hamas bukanlah bagian dari PLO, yang didominasi oleh rival lamanya, Fatah.
Seorang sumber yang memahami perkembangan terbaru itu, mengatakan kepada AFP pada Kamis (23/10), bahwa delegasi Hamas dan Fatah telah bertemu di Kairo untuk membahas fase kedua dari gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat (AS).
Menurut sumber tersebut, kedua pihak sepakat untuk “melanjutkan pertemuan di periode mendatang dan bekerja untuk mengorganisir front internal Palestina dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pemerintah Israel”.
Bersamaan dengan pembicaraan Hamas-Fatah, kepala intelijen Mesir Hassan Rashad telah melakukan pertemuan dengan para pejabat senior dai faksi-faksi penting Palestina. Mereka termasuk Jihad Islam, yang merupakan sekutu Hamas, dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina serta Front Populer untuk Pembebasan Palestina keduanya faksi dalam PLO.
Hamas dan Fatah memiliki sejarah persaingan politik yang mendalam, yang sempat berkobar menjadi pertempuran setelah pemilu tahun 2006, dan telah menghambat upaya persatuan nasional Palestina.
Pada Desember 2024, mereka sepakat membentuk sebuah komite untuk bersama-sama mengelola Jalur Gaza pascaperang. Kesepakatan itu dikritik, terutama oleh anggota-anggota Fatah.
Hamas yang merebut kekuasaan di Jalur Gaza pada tahun 2007, telah menegaskan bahwa kelompoknya tidak ingin memerintah wilayah itu pasca perang, namun menolak desakan untuk melucuti senjata para petempurnya. (nvc/idh/red)
