JAKARTA, Juangsumatera.com – Keputusan Amerika Serikat untuk kembali menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza memicu kecaman keras dari Hamas dan menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Aksi ini sekaligus menempatkan utusan AS sebagai satu-satunya penentang dari 15 negara anggota dewan, termasuk lima sekutu tradisionalnya.
Basem Naim, anggota Biro Politik dan juru bicara Hamas, menyebut langkah AS sebagai tindakan yang “memalukan dan tercela” serta bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diklaim AS sebagai pilar kebijakan globalnya.
“Bagaimana mungkin perwakilan Amerika di PBB mengangkat tangan menentang resolusi yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa warga sipil tak berdosa?” kata Naim kepada Newsweek dan dilansir dari CNBC Indonesia, Kamis (5/6/2025).
“Penggunaan veto yang berulang kali demi Israel oleh pemerintahan Amerika menegaskan keberpihakan konsisten terhadap Israel, terlepas dari siapa yang berkuasa maupun perilaku Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional.” terangnya.
Dorothy Shea, Duta Besar AS untuk PBB, membela veto tersebut dan menyebut rancangan resolusi itu tidak dapat diterima karena gagal mencantumkan kecaman terhadap Hamas serta tidak menuntut perlucutan senjata kelompok tersebut.
“Amerika Serikat sudah jelas: kami tidak akan mendukung langkah apa pun yang gagal mengecam Hamas dan tidak meminta mereka meninggalkan Gaza,” ujar Shea.
Ia juga menuding Hamas sebagai pihak yang terus menolak berbagai proposal yang didukung AS, termasuk tawaran terbaru yang diajukan utusan Timur Tengah Presiden Donald Trump, Steve Witkoff.
Shea menyebut proses penyusunan resolusi tersebut “memalukan” dan menuduh bahwa perancangannya memang dimaksudkan untuk menarik veto.
Ia menambahkan, bahwa ancaman Hamas terhadap Israel tetap signifikan bahkan hampir 20 bulan sejak serangan kelompok itu pada Oktober 2023 yang memicu perang saat ini.
Veto ini menjadi yang kelima kalinya sejak konflik pecah di Gaza pada 2023, termasuk beberapa kali veto yang dilakukan pemerintahan Presiden Joe Biden sebelumnya.
Adapun resolusi yang ditolak AS ini disponsori oleh 10 negara, termasuk Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenia, Somalia, dan Korea Selatan. Empat anggota tetap lainnya-China, Prancis, Rusia, dan Inggris-semuanya mendukung resolusi tersebut.
Isi dari resolusi itu mencakup tuntutan atas “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza”, pembebasan semua sandera yang ditahan Hamas dan kelompok lain secara “segera, bermartabat, dan tanpa syarat”, serta pencabutan semua pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Sementara itu, Israel menyambut keputusan veto AS. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengungkapkan terima kasihnya kepada Washington.
“Kami berterima kasih kepada Amerika Serikat karena berdiri di sisi yang benar-di sisi kebenaran, keadilan, dan kejelasan moral. Terima kasih karena tidak meninggalkan para sandera dan menolak melegitimasi kebohongan resolusi ini,” kata Danon.
Menurutnya, pesan resolusi itu kepada Hamas adalah agar terus menolak semua kesepakatan karena komunitas internasional tetap akan memberi mereka legitimasi.
“Tahan sandera sipil, dan PBB tetap akan memihak kalian. Teruskan perang, dan tekanan tetap akan jatuh kepada Israel, bukan kepada teroris yang memulainya,” lanjutnya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga memuji langkah AS dan Presiden AS Donald Trump dalam pernyataannya di media sosial, X, karena sekali lagi menunjukkan kepada musuh-musuh kami bahwa tidak ada jarak di antara kami.
“Itulah satu-satunya cara untuk menghancurkan teroris Hamas yang masih menahan 58 sandera tak bersalah di penjara bawah tanah Gaza,” ujar Netanyahu.
“Dunia yang beradab seharusnya menuntut pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.” terangnya.
Di tengah ketegangan diplomatik ini, pembicaraan antara Israel dan Hamas yang dimediasi AS di Qatar belum menunjukkan kemajuan. Laporan terbaru bahkan menyebut adanya ketegangan antara Trump dan Netanyahu terkait isu-isu utama, termasuk serangan dari kelompok Houthi di Yaman, pembicaraan nuklir AS-Iran, dan posisi terhadap pemerintahan baru Suriah.
Namun, kedua belah pihak berusaha meredam isu perpecahan dan menegaskan bahwa keduanya tetap sejalan. (luc/luc/red)
