Jakarta Juangsumatera.com- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengusulkan dibentuknya panitia kerja (panja) netralitas di lapas yang masih di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Dia menilai lapas menjadi salah satu tempat yang rawan untuk dicurangi dalam Pemilu 2024.
“Jadi untuk pemasyarakatan, saya usulkan untuk dibentuk panja,” kata Wihadi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kemenkumham di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11) dilansir dari detik.com.
Wihadi juga menyebut di daerah pemilihannya, yakni Jawa Timur, marak terjadi pergantian kepala lapas. Ia menilai pergantian itu ada kaitannya dengan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres,” ucap Wihadi.
Menkumham Yasonna Laoly memberikan jawaban soal maraknya isu netralitas belakangan. Dia mengembalikan ke Wihadi, jika di 2019 tepatnya di Malang yang menang adalah calon legislatif dari Gerindra. “Sekarang memang lagi persoalan soal netralitas ini, saya lihat di banyak media,” ujar nya.
Yasonna mengatakan, rotasi untuk kepala lapas adalah hal yang wajar. Menurutnya, jika kalapas hanya di satu tempat dalam waktu yang lama maka akan rawan penyelewengan terhadap jabatan.
“Karena memang kalau kalapas terlalu lama di suatu tempat, rawan, sama seperti polisi. Jadi kita harus rotasi,” imbuhnya. (Tim)
