JAKARTA, Juangsumatera.com – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menolak wacana moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah setelah menyantap makanan dari program tersebut.
Menurut dia, solusi yang lebih tepat adalah menutup dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti tidak sesuai standar, baik dari sisi sanitasi maupun sumber daya manusianya.
“Kalau moratorium, saya pribadi enggak setuju karena itu akan merugikan SPPG-SPPG yang bagus. Yang kami sarankan adalah SPPG-SPPG yang tidak sesuai standar, yang tidak sesuai standar itu ya harus disetop dulu,” ujar Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2025) dikutip dari KOMPAS.com.
Irma menegaskan bahwa langkah evaluasi berlaku baik di dapur penyedia makanan yang sudah bermasalah maupun yang belum, apabila ditemukan ketidaksesuaian standar.
“Walaupun tidak terjadi kasus, tapi kalau tidak tersandar gitu ya, misalnya untuk sanitasinya mereka enggak bagus. Nah kemudian ternyata SPPG, tiga orang pekerja yang ada di sana ternyata tidak sesuai klasifikasinya, ya harus dievaluasi dulu lah,” kata dia.
Irma mencontohkan, SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar tetap harus dievaluasi lebih dulu, meski belum terjadi kasus keracunan di wilayahnya.
Politikus Partai Nasdem itu menekankan, evaluasi hingga penghentian sementara terhadap SPPG bermasalah tidak sama dengan moratorium program MBG secara keseluruhan.
“Ya otomatis disetop dulu, tapi tidak berarti moratorium ya, karena kasihan yang bagus, dan kasihan juga anak-anak bangsa kita, anak-anak kita yang memang seharusnya menerima MBG jadi nggak bisa menerima, padahal mereka kan butuh itu ya,” kata Irma.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan program MBG.
“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025).
Ari mengatakan keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang ditetapkan.
“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” kata dia.
Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.
Hal ini menyangkut tata kelola di Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program. Baca juga: Banyak Keracunan, Prabowo Tak Paksakan Target 82 Juta Penerima MBG
“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University, Grace Wangge, juga menilai pemerintah perlu segera melakukan moratorium.
“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace. (red)
