JAKARTA, Juangsumatera.com — Pemerintah dinilai masih tebang pilih kepada organisasi masyarakat (ormas) yang kerap membuat onar dan meresahkan masyarakat.
Mestinya pemerintah atau penegak hukum bisa bersikap tegas laiknya sikap mereka terhadap Front Pembela Islam (FPI) maupun HTI.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengatakan pemerintah bisa menggunakan UU Ormas untuk melakukan evaluasi. Ia mengingatkan ormas yang mengganggu ketertiban telah melenceng dari tujuan berdemokrasi.
Politikus PDIP itu minta pemerintah tak perlu takut sebab ada aparat yang akan mengatasi masalah ketertiban dan keamanan.
“Dan kalau perlu di-punishment ya itu pembubaran. Kita pernah membubarkan HTI-FPI, kenapa? Karena dia tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025) dilansir dari CNN Indonesia.
“Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Aksi premanisme ormas terus menuai sorotan dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak menjelang Idulfitri lalu.
Teranyar, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya diduga menyerang hingga membakar mobil polisi saat hendak menangkap petinggi mereka di Kota Depok, Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memerintahkan agar Kota Depok sebagai salah satu wilayahnya nol atau zero premanisme. Dedi mengaku akan melakukan pembinaan kepada ormas tersebut.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala mengaku bingung dengan sikap pemerintah. Alih-alih bersikap tegas, mereka justru terkesan merangkul.
Adrianus juga menyesalkan hingga saat ini tak ada pernyataan apapun dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina ormas. Begitu pula dengan Polri selaku pembina Kamtibmas.
Aksi premanisme ormas terus menuai sorotan dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak menjelang Idulfitri lalu.
Teranyar, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya diduga menyerang hingga membakar mobil polisi saat hendak menangkap petinggi mereka di Kota Depok, Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memerintahkan agar Kota Depok sebagai salah satu wilayahnya nol atau zero premanisme. Dedi mengaku akan melakukan pembinaan kepada ormas tersebut.
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala mengaku bingung dengan sikap pemerintah. Alih-alih bersikap tegas, mereka justru terkesan merangkul.
Adrianus juga menyesalkan hingga saat ini tak ada pernyataan apapun dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina ormas. Begitu pula dengan Polri selaku pembina Kamtibmas. (fra/thr/red)
