JAKARTA, Juangsumatera.com – KPK memanggil sejumlah pejabat dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Sejumlah pejabat ini diperiksa terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM).
“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara terkait dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, di wilayah Pemerintah Provinsi Bengkulu, pada periode tahun 2018 sampai 2024,” terang jubir KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (21/2/2025) dan dilansir dari detiknews.
Tessa menjelaskan pemeriksaan terhadap para saksi ini dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Tessa belum menerangkan hal apa yang akan digali oleh penyidik terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa.
KPK juga telah memeriksa empat kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemprov Bengkulu terkait perkara ini pada Selasa (18/2). Mereka adalah Tejo Suroso selaku Kepala Dinas PUPR, Donni Swabuana selaku Kepala Dinas ESDM, Syahjudin selaku Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Bengkulu dan Saidirman selaku Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dua orang tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.
Tiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
Penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam. Operasi senyap tersebut dilakukan berdasarkan informasi soal dugaan pemerasan terhadap pegawai untuk pendanaan pilkada.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap delapan orang, namun hanya tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lima orang lainnya hanya berstatus sebagai saksi. (idn/idn/tim)
