SEMARANG, Juangsumatera.com – Jawa Tengah menempati urutan ketiga provinsi dengan jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak, dengan total 6.860 pekerja sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Angka itu menyusul Jawa barat dengan 14.694 buruh terdampak dan Banten dengan 8.649 buruh terdampak.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mengatakan, kondisi perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendorong pengurangan tenaga kerja.
Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, mengatakan sejumlah perusahaan mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Mulai dari persoalan ketersediaan bahan baku, kondisi pasar, hingga berkurangnya pesanan
Memang kita tidak menafikan ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan. Ada pengurangan tenaga kerja karena disebabkan beberapa hal. Mungkin karena bahan baku, mungkin karena pasar, mungkin karena pesanan juga dan lain sebagainya,” kata Aziz saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026) dikutip dari KOMPAS.com.
Menurut Aziz, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan setelah mempertimbangkan sejumlah alternatif.
Sebelum melakukan pengurangan tenaga kerja, perusahaan diharapkan melakukan penyesuaian operasional, seperti mengurangi jam kerja, lembur, maupun jumlah shift.
Disnakertrans Jateng disebut telah melakukan pendampingan untuk memastikan hak pekerja tetap dipenuhi apabila PHK tidak dapat dihindari. Hak tersebut meliputi pesangon, upah yang belum dibayarkan, serta jaminan hari tua (JHT).
Pekerja terdampak PHK juga dapat mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut menyediakan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan, pelatihan kerja gratis, serta akses informasi lowongan pekerjaan.
Aziz mengatakan, Disnakertrans juga menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja yang ingin berwirausaha, mulai dari bidang kuliner, barista, hingga pemandu wisata. Di sisi lain, ia menyebut peluang kerja di Jateng sebenarnya masih tersedia.
Berdasarkan data informasi pasar kerja kabupaten/kota, terdapat sekitar 130 ribu pencari kerja. Sementara itu, jumlah lowongan yang tersedia di perusahaan-perusahaan di Jateng mencapai sekitar 160 ribu. “Artinya untuk bekerja itu sebenarnya masih banyak lowongan,” ujarnya.
Meski demikian, Aziz mengakui masih terdapat ketidaksesuaian atau mismatch antara kebutuhan perusahaan dan kualifikasi maupun minat pencari kerja. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan nonteknis calon pekerja.
Disnakertrans juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi, khususnya lembaga pendidikan vokasi, untuk mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja.
Aziz menilai, pembekalan tersebut diperlukan agar pencari kerja memiliki keterampilan, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta daya tahan dalam menghadapi dunia kerja. (red)
