JAKARTA, Juangsumatera.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sekaligus Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penindakan kasus pelanggaran di sektor pangan selama dua minggu terakhir.
Pemerintah memastikan pengusutan akan terus dilakukan terhadap para pelaku yang diduga melakukan penyimpangan. “Sekarang sudah tersangka 36 dalam 2 minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/11/2026) dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah temuan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Dari hasil pemeriksaan terhadap 27 merek dagang, sebanyak 25 merek diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Amran mengatakan, pemerintah telah menghentikan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi. Kebijakan moratorium tersebut dilakukan agar tidak ada produsen baru yang memperoleh izin sebelum tata kelola dan persyaratan produksi dibenahi.
“Sudah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua,” tegasnya.
Penindakan terhadap produk bermasalah juga dilakukan hingga ke fasilitas produksi. Produk yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran, sementara pabrik terkait disegel.
“Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatra Utara kemarin. Di Pasar ditarik. Pabriknya disegel,” ucap dia.
Amran menegaskan, produsen yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana.
“Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana 7 tahun, 7 tahun maksimal. Dan denda Rp1,5 miliar,” kata Amran.
Secara terpisah, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan, dari 27 merek beras fortifikasi yang diperiksa, hanya dua merek yang tidak ditemukan melanggar persyaratan.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat,” ungkap Andriko.
Pelanggaran tersebut mencakup persyaratan administrasi, kandungan gizi, hingga mutu produk. Seluruh 25 merek bermasalah itu diketahui berasal dari 11 produsen.
Dari jumlah tersebut, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan.
Moratorium juga berlaku bagi pelaku usaha yang mengajukan izin baru untuk memproduksi beras fortifikasi. Andriko menyebut terdapat delapan pelaku usaha di Jawa Timur yang kembali mengajukan permohonan produksi, tetapi belum dapat diproses.
“Di Jawa Timur kemarin sudah ada 8 pelaku usaha yang mengusulkan lagi untuk memproduksi beras fortifikasi, tapi kita moratorium dulu, sampai kita memiliki tata kelola beras fortifikasi yang semakin baik,” ungkapnya.
Pemerintah akan kembali membuka penerbitan izin setelah pembenahan tata kelola selesai dan produsen dapat memenuhi seluruh persyaratan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan beras fortifikasi yang beredar sesuai dengan klaim kandungan gizi dan standar mutu yang ditetapkan. (wur/red)
