JAKARTA, Juangsumatera.com — DPR RI akan segera memproses usulan untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bahwa usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa besok (10/11) usai DPR memasuki masa sidang pasca reses.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Dasco juga mengakui pihaknya telah banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindak lanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari organisasi masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Menurut dia, proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka besok.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.
Putusan kasasi MA pada Jumat (30/11), telah menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan kasasi MA, menegaskan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang mengaku tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sementara dalam petitum gugatannya, Subhan Palal mengajukan 4 poin. Pertama, meminta hakim mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya.
Kedua, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. MA dalam putusan kasasi mengabulkan semua petitum.
“Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” tulis amar putusan kasasi dari MA. (thr/wis/red)
