JAKARTA, Juangsumatera.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya praktik pungutan liar oleh oknum yayasan terhadap mitra pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oknum yayasan tersebut mematok biaya pemotongan berkisar antara Rp 1.500 hingga Rp 2.000 untuk setiap porsi makanan, meski tidak memberikan kontribusi operasional maupun pembinaan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur, diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun, tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut,” kata Sudaryono, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026) dikutip dari KOMPAS.com.
Sudaryono menilai, praktik ini harus segera ditindak karena membebankan mitra serta berpotensi menurunkan kualitas makanan bagi penerima manfaat.
Ia menegaskan, seluruh anggaran MBG wajib dialokasikan secara transparan untuk menyajikan hidangan yang bergizi dan berkualitas.
“Intinya kami ingin pelaksanaan MBG ini betul-betul uang yang tersalurkan itu dikonversi menjadi menu makanan yang kualitasnya baik dan diterima dengan baik, kandungan gizinya baik, pertanggungjawabannya baik, akuntabilitasnya baik dan transparan,” tegas Sudaryono.
Untuk diketahui dalam pelaksanaan program MBG, terdapat perbedaan antara yayasan dan mitra.
BGN dalam keterangannya menerangkan ,bahwa yayasan yang terlibat sebagai mitra dalam SPPG Program MBG memiliki tanggung jawab hukum penuh atas pelaksanaan program.
Penegasan tersebut tertuang dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Keputusan Deputi Sistem dan Tata Kelola Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025 tentang Pemilihan Mitra SPPG MBG sebagai dasar penguatan tata kelola kemitraan.
Yayasan wajib memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan program dijalankan sesuai standar yang ditetapkan. Dari sisi kontribusi modal, yayasan yakni pihak yang menyediakan legalitas dan administrasi.
Yayasan juga tercatat sebagai Wajib pajak Badan penerima dana program serta pemilik virtual account bersama SPPG
Sementara itu mitra MBG merupakan pihak yang menginvestasikan uangnya untuk membangun bangunan dapur sesuai standar BGN, membeli peralatan masak, hingga menyediakan armada distribusi. Mitra juga merupakan pengelola teknis belanja bahan baku lapangan.
Salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan yakni adanya yayasan yang tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan program MBG, tetapi meminta setoran kepada mitra dapur.
“Pada praktiknya ini kami menemukan satu fakta bahwa mitra sama yayasan ini ada yang kemudian berkonflik. Mitra itu adalah orang yang punya modal, dia membangun dapurnya, keluar biaya,” ujar Sudaryono. (red)
