JAKARTA, Juangsumatera.com – Penjualan rumah subsidi di tahun 2026 mengalami penurunan. Ada pengembang yang mengaku parahnya kondisi saat ini lebih buruk daripada saat pandemi Covid-19 di 2020 lalu.
“Ini kita pakai jawabannya orang lain saja. Kalau kata teman-teman yang lain ini lebih buruk dari Covid. Covid itu kita masih bisa tumbuh. Apalagi FLPP masih bisa tumbuh. Kalau ini benar-benar (sulit),” kata Ari Tri Priyono selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) kepada detikcom, Sabtu (3/10/2026) dikutip dari detikproperti.
Penyebabnya dari berbagai faktor, terutama dari sisi permintaan karena daya beli masyarakat yang lesu. Pada sektor rumah subsidi, pengembang juga dihadapkan pada keuntungan yang semakin tipis dikarenakan harga bahan bangunan yang naik, tetapi batas harga rumah yang ditetapkan pemerintah belum ada penyesuaian.
Demand side. Kalau FLPP, supply side. Kalau komersial kan nggak masalah (supply). Komersial kan hukum pasar. Harganya (bahan bangunan) naik, ya kita naikin. Komersial lebih tebal, sih. Bisa absorb terhadap penaikan bahannya. Kalau FLPP ini, tipis sekali. Begitu bahan naik, udah lah,” ungkapnya.
Ari membeberkan penyerapan kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) belum menyentuh 200 ribu dari total yang disediakan 350 ribu unit.
Padahal waktu yang tersisa kurang dari 3 bulan lagi. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di 2025. Namun, pencapaian di 2025 yang cukup tinggi memang dipengaruhi oleh tingginya permintaan di 2024 kemudian dialihkan ke 2025 sehingga mendorong penyerapan.
Hal ini membuat pengembang sadar bahwa masalah penjualan properti yang lambat ini bukan karena kuota KPR subsidi sedikit, tetapi karena kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kalau kami diskusi di pengembang, masalah kita itu bukan di supply. Kita bisa bangun berapa saja gitu, yang penting buat kita malah demand-nya. Jadi yang masalah justru pembelinya,” tuturnya.
Pemerintah sebenarnya sudah memberikan berbagai kemudahan, seperti tunggakan kredit Rp 1 juta ke bawah sekarang bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, ternyata ini tidak mendongkrak banyak penjualan rumah.
“Walaupun ya kemarin kan OJK sudah memberikan semacam relaksasi dengan SLIK yang di bawah Rp 1 juta, itu tidak tampil. Cuma itu juga rasanya bank juga takut untuk melaksanakannya. Jadi bank sikapnya tetap sama walaupun dia tidak menentang (keputusan OJK) itu, tapi kita tidak melihat ada pergerakan signifikan dari sebelum ada kebijakan itu dengan setelahnya,” jelasnya.
Selain pembeli baru yang menurun, beberapa konsumen yang sudah membeli rumah lewat KPR ditemukan melakukan alih KPR, dengan alasan berbagai macam.
“Itu datanya juga banyak, baik yang dijual sungguh-sungguh, jual bawah tangan, maupun jual, dan kemudian dia beli yang lebih murah lagi gitu. Ini berarti ada data bahwa masyarakat yang sudah beli pun merasa berat mengangsur. Pengangsurannya lebih kecil atau bahkan dia pindah ke kampung,” ujarnya.
Temuan-temuan ini membuat banyak pengembang kesulitan dan pusing bagaimana mendorong agar penjualan meningkat. “Semuanya pusing ini karena penjualan turun semua. Saya pikir tahun lalu masih bisa 270.000-280.000 (kuota FLPP terserap). Mestinya di bulan Oktober gini sudah di atas itu, jadi parah banget gitu. Nah ini dari sisi demandnya,” kata Ari. (red)
