JAKARTA, Juangsumatera.com – Calon presiden pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo merespons adanya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ganjar, para penggugat sebagai warga negara memiliki hak untuk mengetahui hasil dari apa yang mereka persoalkan. “Mereka sebagai warga negara punya hak untuk tahu,” kata Ganjar saat dihubungi, Selasa (22/9/2026) dikutip dari CNN Indonesia.
Ganjar tidak menjawab apakah sebagai peserta Pilpres, sempat diajak untuk menjadi penggugat. Ia hanya bilang, tugasnya sudah selesai karena pernah menggugat PHPU dan telah diputuskan oleh MK. “Sebagai pasangan tugas kami sudah selesai karena pernah menggugat hasil pemilu dan sudah diputuskan MK,” katanya.
Bertindak sebagai pemohon Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan, hingga Bonatua Silalahi.
Para pemohon itu menunjuk sejumlah orang yang bertindak sebagai kuasa hukum mereka, beberapa di antaranya adalah Bambang Widjojanto, Refly Harun, Heriyanto, dan Wigati Ningsih.
Mengutip laman resmi MK, permohonan ini diajukan pada 10 September 2026 lalu, dan melakukan perbaikan permohonan sepekan setelahnya, yakni pada 17 September 2026.
Dalam permohonan ini, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Mereka meminta MK menyatakan Gibran tak memenuhi syarat pendidikan dan meminta penetapan Gibran sebagai cawapres di Pemilu 2024 cacat hukum.
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai cawapres. Salah satunya Keputusan KPU No. 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2024.
Dalam sidang perdana yang digelar Senin (21/9), MK tak langsung merespons gugatan maupun petitum para pemohon. Namun, MK meminta para termohon, yakni KPU dan Bawaslu untuk menyiapkan jawaban dalam sidang lanjutan pada 23 September mendatang. (yoa/isn/red)
