JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Yorrys merespons pidato pengantar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
“Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat,” ujar Yorrys dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026) dikutip dari detiknews.
Yorrys menegaskan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Menurutnya, setiap kebijakan dan program pembangunan di Papua perlu memperhatikan karakteristik, identitas, sejarah, serta hak masyarakat setempat.
“Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya,” katanya.
Ia juga mendorong agar pengelolaan dana Otsus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik, pembangunan manusia, serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Yorrys menilai pembangunan Papua harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan keamanan dan kemanusiaan. Berbagai proyek pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan yang arif dan dialogis serta melibatkan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru,” tegasnya.
Yorrys menilai DPD RI memiliki posisi strategis dalam memastikan suara masyarakat Papua masuk ke dalam kebijakan nasional. Aspirasi daerah, kata dia, perlu dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, termasuk melalui Panitia Khusus (Pansus) Papua.
“Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Ia menegaskan pesan Ketua DPD RI dalam Sidang Bersama harus diterjemahkan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
“Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.(Red)
