JAKARTA, Juangsumatera.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi di sejumlah daerah.
Dilansir dari detiknews, Kamis (25/6/26), Ganjar menegaskan bahwa apabila memang ada pihak yang mendanai demonstrasi, maka hal tersebut sebaiknya dibuka kepada publik dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, demokrasi membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar dugaan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tidak semua aksi demonstrasi dianggap sebagai aksi bayaran.
“Namun kita juga tidak boleh menganggap semua demonstrasi sebagai aksi bayaran. Fakta di lapangan menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks,” ujarnya.
Ganjar menilai pemerintah sebaiknya lebih fokus pada pemenuhan berbagai janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan guru.
“Rakyat masih menunggu terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, mengurangi PHK, dan target pertumbuhan ekonomi yang pernah disampaikan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Ganjar juga menyoroti persoalan pendidikan, termasuk biaya kuliah yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah memenuhi janji-janji tersebut akan menjadi ukuran utama kepercayaan publik.
“Legitimasi sebuah pemerintahan tidak diukur dari sedikit atau banyaknya demonstrasi, tetapi dari seberapa besar janji-janji politik dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik pendanaan sejumlah aksi demonstrasi.
Prabowo menyebut ada pihak yang tidak menyukai dirinya karena memahami praktik korupsi yang terjadi. Ia juga mengaku mengetahui adanya pihak yang memberikan bayaran kepada peserta demonstrasi.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk PDIP yang meminta agar tudingan tersebut disertai bukti dan diproses melalui jalur hukum apabila memang ditemukan pelanggaran.(Red)
