JAKARTA, Juangsumatera.com – Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan saat ini dunia sedang memasuki era yang penuh dengan ketidakpastian. Menurutnya kondisi ini turut mempengaruhi kondisi pasar keuangan domestik berbagai negara.
Ketidakpastian tersebut turut menambah beban pengeluaran negara. Alhasil banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menarik banyak utang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Masalahnya kondisi ini turut menjadi beban tersendiri bagi negara. Sebab lambat laun negara itu harus menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang alih-alih melakukan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik. Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat,” papar SBY dalam acara International Conference di Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026) dikutip dari detikfinance.
SBY juga mengatakan, negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus menyusun strategi pembangunan sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing negara.
“Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri,” ujar SBY.
SBY berpendapat, negara berkembang termasuk Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan antara mendorong pelaku pasar untuk menggerakkan ekonomi domestik dengan tetap mempertahankan kepentingan sosial masyarakat secara umum.
“Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia,” tegas SBY.
Kondisi ketidakpastian sendiri akan terus terjadi imbas perpecahan ekonomi global hingga pengaruh geopolitik dari berbagai konflik. Urusan geopilitik juga telah ikut mempengaruhi preferensi perdagangan internasional di berbagai negara.
“Ekonomi global menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan,” papar SBY.
Sebagai informasi, utang pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini mengalami peningkatan. Terakhir, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai Rp 9.920,42 triliun. Jumlah itu naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.
Utang pemerintah yang mencapai Rp 9.920,42 triliun itu setara 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski meningkat dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang setara 40,46% PDB, angkanya masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis laporan di website resmi DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026) yang lalu. (igo/hal/red)
