JAKARTA, Juangsumatera.com – Amerika Serikat (AS) kembali memperlihatkan sinyal pelonggaran sikap terhadap China. Pada akhir 2025, Presiden AS Donald Trump mengambil langkah yang menuai kontroversi dengan mengizinkan ekspor chip kecerdasan buatan (AI) canggih H200 produksi Nvidia ke China.
Kebijakan tersebut langsung menuai penolakan dari sejumlah kalangan, baik dari Partai Republik maupun Demokrat. Mereka menilai pengiriman chip H200 ke China berpotensi mengancam keamanan nasional AS, karena dapat mempercepat pengembangan teknologi AI yang dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan militer Negeri Tirai Bambu.
Tak hanya itu, pemerintah AS kembali mengambil langkah yang dinilai lebih lunak terhadap China. Washington memutuskan menarik kembali daftar terbaru perusahaan-perusahaan China yang sebelumnya dituding berperan membantu militer Beijing.
Padahal, baru beberapa saat lalu AS memasukkan beberapa perusahaan China tambahan ke ‘daftar hitam’, termasuk Alibaba dan Baidu. Dokumen resminya cuma terunggah sekitar satu jam, lalu beberapa daftar perusahaan China tambahan di dalamnya dihapus, termasuk CXMT dan YMTC.
CXMT dan YMTC dilaporkan sebagai dua produsen chip yang berencana memperbesar kapasitas produksinya di tengah krisis chip memori global.
Penghapusan beberapa perusahaan China dari ‘daftar hitam’ tersebut kembali menuai kecaman dari para pendukung kebijakan keras terhadap China di Washington. Mereka khawatir keahlian pembuatan chip yang makin berkembang dari perusahaan-perusahaan ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer China.
“Kami ingin menghapus pemberitahuan ini dari pemeriksaan publik dan menarik pemberitahuan ini dari publikasi di Federal Register,” demikian bunyi surat Pentagon kepada Federal Register, jurnal resmi pemerintah AS, tanpa menyebutkan alasan spesifik, dikutip dari Reuters, Selasa (17/2/2026) dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Pentagon dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Kedutaan Besar China di Washington juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.
“Semoga (Pentagon) menarik dokumen terbarunya. Sebab, penghapusan CXMT dan YMTC [dari ‘daftar hitam’] adalah sebuah kesalahan,” kata Chris McGuire, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih di bawah Presiden Joe Biden.
Tambahan lain pada dokumen yang ditarik pada Jumat (13/2) termasuk produsen mobil BYD, perusahaan bioteknologi WuXi AppTec, dan perusahaan teknologi robotika berbasis AI RoboSense Technology Co Ltd.
Publikasi dan penarikan daftar yang tergesa-gesa ini terjadi ketika pemerintahan Trump berusaha menghindari permusuhan dengan China setelah gencatan senjata perdagangan yang dicapai oleh Trump dan Xi Jinping di Busan pada Oktober 2025.
Sejak saat itu, pemerintahan Trump mengambil sikap yang lebih lunak terhadap China. Mereka memberi Nvidia lampu hijau untuk mengekspor chip AI tercanggih kedua mereka ke China dan menunda aturan yang akan melarang ribuan perusahaan China untuk membeli teknologi AS.
Pada Kamis (12/2/2026), Reuters melaporkan pemerintahan Trump telah menunda sejumlah langkah keamanan nasional yang ditujukan kepada Beijing, termasuk larangan operasi China Telecom di AS dan pembatasan penjualan peralatan China untuk data center AS.
Trump diperkirakan akan melakukan perjalanan ke China pada April 2026, meskipun tanggal kunjungan tersebut belum ditetapkan.
Sebagai catatan, ‘daftar hitam’ Pentagon tidak secara resmi menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan China. Namun, berdasarkan undang-undang baru, departemen tersebut akan dicegah dalam beberapa tahun mendatang untuk melakukan kontrak dan pengadaan dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam daftar tersebut.
Dimasukkan ke dalam daftar tersebut juga mengirimkan pesan kepada pemasok Pentagon, pemerintah, dan lembaga-lembaga AS lainnya tentang pendapat militer AS terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan China yang masuk ‘daftar hitam’ juga telah menggugat AS karena tak terima masuk daftar.
Seorang juru bicara Alibaba mengatakan tidak ada dasar untuk dimasukkannya perusahaan tersebut dan mengancam akan mengambil tindakan hukum.
“Alibaba bukanlah perusahaan militer China maupun bagian dari strategi fusi militer-sipil apa pun,” kata juru bicara tersebut.
Daftar tersebut sudah mencakup perusahaan-perusahaan besar China seperti Tencent Holdings, salah satu perusahaan teknologi terbesar di China, dan CATL, produsen baterai utama di industri kendaraan listrik.
“Ini tampaknya merupakan masalah proses yang terkait dengan persetujuan antar lembaga pada beberapa perusahaan yang dihapus,” kata Eric Sayers, seorang peneliti nonresiden di American Enterprise Institute yang mengkhususkan diri dalam kebijakan pertahanan Asia-Pasifik dan kebijakan teknologi AS-China.
“Menurut saya, penambahan baru tersebut kemungkinan tidak akan berubah, tetapi beberapa penghapusan masih dalam proses peninjauan dan dapat tetap ada dalam daftar yang diperbarui,” kata Sayers. (luc/luc/red)
