JAKARTA, Juangsumatera.com – Terdakwa kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair, Hari Karyuliarto mengklaim sudah pensiun saat keputusan impor gas tersebut dilakukan. Hari mengaku menjadi korban perseteruan direksi saat itu.
“Jadi yang menendang bolanya sebenarnya adalah Direksi dan Komisaris Pertamina waktu itu, bukan yang sekarang ya, yang waktu itu. Inilah yang terjadi perseteruan antara kedua orang itu telah membawa korban. Korbannya saya,” kata Hari Karyuliarto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026) malam.
Diterangkan lebih lanjut oleh Hari, kontrak pembelian LNG justru membawa keuntungan. Dia menilai hal itu yang membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memeriksa total keuntungan dalam kontrak tersebut.
“Dan kemudian ujung-ujungnya kontrak ini juga tidak rugi. Jadi rugi hanya pada masa COVID, sebelum dan setelah COVID menghasilkan keuntungan. Total keuntungannya sekarang adalah 96,7 juta dolar,” ujar Hari.
Kenapa BPK enggan memeriksa keuntungan? Bahkan seperti di sidang tadi, Jaksa Penuntut Umum KPK juga enggan membagi Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP). Kenapa? Ya karena untung. Kalau karena rugi pasti dikasih, lanjutnya.
Hari menilai jika keuntungan dalam kontrak pembelian LNG itu diperiksa, maka bisa dikhawatirkan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini menjadi tidak nyata dan tidak pasti. Dia mengatakan kontrak pembelian ini baru berakhir pada 2038.
“Kontrak ini baru berakhir pada tahun 2038 sehingga kalau mau dihitung untung ruginya ya tunggu sampai 2039, kan begitu, bukan karena pandemi COVID kemudian kargo per kargo dihitung kerugian,” ujarnya.
Dikatakan lebih lanjut oleh Hari, kebijakan impor LNG dari Amerika Serikat terbukti tepat dan visioner. Dia mengatakan hingga saat ini pemerintah Indonesia kembali memperkuat kerja sama LNG dengan Amerika Serikat dalam skala yang lebih besar. “Jika kebijakan ini salah, tidak mungkin dilanjutkan dan diperbesar hari ini,” ujarnya.
Pengacara Hari, Wa Ode Nur Zainab mengatakan kliennya sudah pensiun saat impor LNG yang dipersoalkan dalam perkara ini dilakukan. Dia mengatakan Hari pensiun sebagai Direktur Gas Pertamina tahun 2014.
“Sementara pembelian LNG-nya itu terjadi di 2019 yang katanya harusnya itu untuk domestik, kemudian ternyata dijual ke tempat lain, itu tidak masalah juga. Itu keputusan dagang. Tetapi keputusan niaga ini ditentukan oleh pengurus korporasi yang baru. Siapa Direktur Utamanya? Adalah Ibu Nicke Widyawati, disebut tadi kan. Komisaris Utamanya ya Pak Ahok,” kata Wa Ode.
Wa Ode mengatakan perjanjian tahun 2014 yang ditandatangani Hari telah digantikan oleh perjanjian baru di tahun 2015, sehingga tidak lagi menjadi dasar pelaksanaan kontrak. Dia menilai kerugian yang disorot pada periode 2020-2021, yang merupakan masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah kondisi global yang berdampak pada hampir seluruh kontrak energi internasional.
“Kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan kebijakan, melainkan akibat situasi luar biasa yang dihadapi dunia. Bahkan kontrak LNG lain yang dimiliki Pertamina juga mengalami kondisi serupa pada periode tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wa Ode mengklaim Hari tak terlibat atas keputusan impor LNG tahun 2019. Dia berharap perkara ini terus dikawal dan kliennya bisa mendapatkan keadilan.
“Kami berharap Pemerintah, DPR RI, Komisi Yudisial, tolong. Beliau ini salah orang dijadikan terdakwa yang sama sekali tidak ada peran apa pun. Orang sudah pensiun, tidak ada uang, tidak ada permainan apa pun, tidak ada manipulasi apa pun, salah orang. Ketika negara rugi, bukan beliau, sekarang duduk sebagai pesakitan bisa bayangkan kalau itu saudara-saudara yang mengalami seperti apa,” ujarnya. (mib/wnv/red)
