JAKARTA, Juangsumatera.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan hunian bagi korban bencana. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbuka saat Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
“Berkaitan dengan masalah hunian, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak parah,” ujar Tito dikutip dari CNBC Indonesia.
Dikatakan lebih lanjut oleh Tito, berdasarkan data per 27 Desember 2025 dari tiga provinsi, tercatat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rusak sedang, dan 56.108 rusak berat. Namun, data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total rumah terdampak mencapai sekitar 213 ribu unit.
Untuk rumah rusak ringan dan sedang, Tito menyebut pemerintah menyiapkan bantuan biaya sesuai perhitungan BNPB.
Prabowo Perintahkan Terima Semua Bantuan untuk Bencana Sumatra
“Rusak ringan diberikan Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta,” kata Tito. Data tersebut juga digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bantuan tambahan Rp3 juta untuk isi rumah dan Rp5 juta untuk dukungan ekonomi.
Sementara itu, untuk rumah rusak berat termasuk yang hilang terbawa banjir, pemerintah menyiapkan rumah pengganti. “Prinsipnya mempersiapkan hunian sementara atau memberikan opsi Dana Tunggu Hunian (DTH),” ujarnya.
Tito menekankan seluruh skema bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data dari daerah. Ia meminta percepatan pendataan yang dikoordinasikan para gubernur.
“Sumatra Barat sudah cepat, Sumtera Utara datanya sudah banyak masuk. Namun dari Aceh, mohon bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.
Ia mengingatkan keterlambatan data berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap lambat, padahal pemerintah menunggu data dari bupati dan wali kota,” katanya.
Di lapangan, Tito mengakui masih ada kendala, terutama warga yang kehilangan dokumen kependudukan. Ia mencontohkan kasus di Langkahan, Aceh Utara, di mana warga kehilangan KTP dan Kartu Keluarga akibat bencana.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah percepatan dengan melibatkan kepala desa, bupati, dan kepolisian.
“Kepala kampung membuat daftar, diserahkan ke bupati, lalu dikroscek kapolres. Ketiganya tanda tangan sebagai pertanggungjawaban data,” jelas Tito.
Ia menambahkan, data tidak harus menunggu lengkap dan bisa diserahkan bertahap ke BNPB untuk segera ditindaklanjuti. “Kalau bantuan rusak ringan dan sedang cepat diberikan, jumlah pengungsi bisa berkurang hingga 60%,” ujarnya, mencontohkan keberhasilan di Tapanuli Selatan yang menurunkan jumlah pengungsi dari 21 ribu menjadi sekitar 4 ribu orang. (tfa/red)
