JAKARTA, Juangsumatera.com – Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Tahun Anggaran 2020.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, penetapan dilakukan setelah penyidik mendalami proyek pengadaan PJUTS di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dimenangkan PT Len Industri untuk wilayah tengah.
Nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp108.997.596.000 dan proses penyidikan dimulai pada 24 Januari 2023 dengan sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 55 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujar Totok dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (31/12/2025) dikutip dari KOMPAS.com.
Diterangkan lebih lanjut oleh Totok, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
Dua di antaranya merupakan eks pejabat Kementerian ESDM, yakni AS selaku Inspektur Jenderal Kementerian ESDM periode 2017–2023 dan HS selaku Sekretaris Ditjen EBTKE sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode 2019–2021. “Kemudian tersangka L, selaku direktur operasional PT Len Industri,” ucap Totok.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Totok memaparkan, kasus ini bermula ketika Ditjen EBTKE menggelar lelang pemasangan 6.835 unit PJUTS di tujuh provinsi wilayah tengah pada 2020.
Sebelum lelang dilaksanakan, kata Totok, AS diduga melakukan pemufakatan dengan L melalui perantara berinisial S untuk memenangkan PT Len Industri.
“Caranya adalah dengan melakukan perubahan spesifikasi dan pemaketan yang semula 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket, yakni 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas, agar PT Len Industri bisa mengikuti lelang,” kata Totok.
Lebih lanjut, Totok menerangkan, bahwa HS sempat meminta dilakukan peninjauan ulang meski dalam proses evaluasi, PT Len Industri sempat dinyatakan gugur.
AS lalu menerbitkan laporan rekomendasi klarifikasi kesanggupan, yang merupakan tindakan post-bidding dan dilarang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pada tahap pelaksanaan, PT Len Industri juga diduga mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akibatnya, sejumlah PJUTS tidak terpasang dan sebagian lainnya tidak sesuai spesifikasi (underspec).
“Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.522.256.578,74,” kata Totok. (red)
