JAKARTA, Juangsumatera.com — Anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.
Abdullah menilai langkah itu penting untuk menjawab keresahan publik. Menurutnya, KPK tak boleh takut mengusut tuntas kasus tersebut.
KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” kata Abdullah saat dihubungi, Selasa (28/10)/ 2025) dikutip dari CNN Indonesia.
Politikus PKB itu menilai KPK tak boleh tebang pilih menegakkan pemberantasan korupsi. Menurut dia, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
“KPK tidak boleh pandang bulu. Jika dalam penyelidikan ditemukan tindak pidana korupsi, para pelakunya harus diseret ke jalur hukum tanpa pengecualian,” ujarnya.
Abdullah berharap penyelidikan bisa dilakukan secara profesional dan independen untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur.
“Proyek sebesar Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan malah menjadi beban akibat penyimpangan anggaran. Karena itu, kita harus dukung penuh KPK agar bisa menuntaskan kasus ini,” bebernya.
Dugaan isu mark up dalam proyek Whoosh semula disampaikan Mahfud dalam siniarnya pada 14 Oktober 2025, yang menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” katanya.
Ia melanjutkan, Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.
Mahfud belakangan lewat twitnya di X menyatakan bahwa info yang ia sampaikan dalam podcast-nya itu merujuk pada siaran NusantaraTV dalam rubrik ‘Prime Dialog’ edisi 13 Oktober 2025 dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. (thr/wis/red)
